Kementerian ESDM Bantah Pemadaman Listrik Jawa Akibat Batu Bara Menipis

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah kabar bahwa insiden pemadaman listrik di berbagai wilayah Pulau Jawa disebabkan oleh menipisnya stok batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons laporan gangguan kelistrikan massal yang melanda wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Yogyakarta sejak Rabu (10/6/2026) sampai Kamis (11/6/2026), sebagaimana dilansir dari Bloomberg Technoz.

Juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan bahwa pemadaman dipicu oleh kendala teknis dan membantah adanya isu kelangkaan pasokan energi, serta menyatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan PLN.

"Tidak ada batu bara menipis. Memang ada beberapa gangguan terkait teknis. Kita sudah berkomunikasi dengan PLN untuk mengantisipasi agar peristiwa ini tidak berulang. Kalau ada isu-isu yang akan ada pemadaman itu tidak benar, dipastikan tidak benar," kata Dwi Anggia, Juru bicara Kementerian ESDM.

Pihak kementerian juga mengumumkan rencana relaksasi kuota produksi batu bara secara bertahap dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 guna menyesuaikan kebutuhan industri.

"Pak Menteri juga jelas menyampaikan terkait RKAB ini kan ada relaksasi bertahap ya, melihat bagaimana kebutuhan, tetap mempertimbangkan kebutuhan industri dengan kuota batu barang yang tersedia ke sana," ujar Dwi Anggia, Juru bicara Kementerian ESDM.

Langkah penyesuaian ini dipastikan tidak akan memengaruhi stabilitas distribusi pasokan energi ke pembangkit listrik milik negara.

"Jadi tidak ada gangguan terkait dengan pasokan atau suplai energi untuk PLN," lanjut Dwi Anggia, Juru bicara Kementerian ESDM.

Di sisi lain, Institute for Essential Service Reform (IESR) memiliki pandangan berbeda mengenai penyebab utama pemadaman bergilir yang dirasakan masyarakat di sistem kelistrikan Jawa-Bali tersebut.

"IESR menduga bahwa pemadaman bergilir yang terjadi belakangan dipicu oleh rendahnya cadangan bahan bakar di sejumlah PLTU di sistem Jawa—Bali sehingga harus beroperasi di bawah kapasitas optimal. Keterbatasan pasokan batu bara yang membuat HOP di bawah batas aman," kata Fabby Tumiwa, Chief Executive Officer (CEO) IESR.

Kondisi kritis pada hari operasi pembangkit (HOP) tersebut diduga terjadi karena keterlambatan pengiriman pasokan batu bara akibat tertundanya pengesahan dokumen RKAB 2026.

"Jika sejumlah informasi yang beredar bahwa adanya gangguan pasokan batu bara yang membuat PLTU harus menurunkan kapasitas pembangkitannya adalah benar, ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada sistem kelistrikan yang didominasi oleh batu bara dan sistem listrik yang terpusat merupakan ancaman keamanan pasokan energi," tegas Fabby Tumiwa, Chief Executive Officer (CEO) IESR.

Sementara itu, manajemen PLN mengonfirmasi adanya kenaikan komitmen kuota pasokan batu bara dari target awal demi menjaga ketahanan energi nasional hingga akhir tahun.

"Sekarang saja kita sudah dapat komitmen RKAB itu 160 juta. Dari awalnya cuma sekitar 152 [juta ton], sekarang jadi 163 [juta ton]. Betul [pasokan aman hingga Desember 2026]," kata Rizal Calvary, Direktur Manajemen Pembangkit PLN.

Data Kementerian ESDM mencatat total kapasitas pembangkit terpasang nasional mencapai 108 gigawatt (GW) per April 2026, dengan porsi PLTU batu bara mendominasi sebesar 56 persen atau setara 60,53 GW.