Eddy Soeparno Desak Reformasi Birokrasi Jaga Iklim Investasi

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendesak penguatan daya saing ekonomi nasional guna merespons potensi hengkangnya investasi dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pada Rabu (24/6/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom. Kekhawatiran mengenai potensi keluarnya sejumlah investasi dari Indonesia serta ancaman PHK terhadap sekitar 50 ribu pekerja tersebut sebelumnya disampaikan oleh penasihat presiden bidang tenaga kerja, Said Iqbal. Eddy Soeparno menilai dinamika ini merupakan sinyal penting bagi Indonesia untuk terus berbenah di tengah kompetisi global yang ketat dalam menarik dan mempertahankan modal.

"Indonesia tidak boleh kalah cepat dibandingkan negara lain yang terus melakukan reformasi untuk menciptakan iklim usaha yang lebih sederhana, pasti, dan kompetitif," tegas Eddy dalam keterangannya.

Politisi yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi XII DPR RI ini menambahkan bahwa investasi adalah penggerak utama pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja, sehingga setiap perlambatan harus segera diatasi dengan kebijakan adaptif. Sebagai Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), ia menyoroti tingkat sensitivitas dunia usaha terhadap perubahan regulasi yang terlalu sering dan tidak dapat diprediksi oleh pelaku pasar.

"Karena itu, birokrasi harus benar-benar bertransformasi menjadi lebih adaptif, efisien, dan berfungsi sebagai fasilitator, bukan hambatan bagi masuk dan berkembangnya investasi," ujarnya. Guna menghindari ekonomi biaya tinggi yang mengikis daya saing industri nasional, ia juga mendorong adanya langkah percepatan digitalisasi pelayanan publik dan penyederhanaan sistem perizinan.

Pemerintah disarankan untuk memadukan instrumen fiskal seperti keringanan perpajakan, serta instrumen nonfiskal secara kompetitif agar tetap relevan bagi para investor. "Sementara dari sisi nonfiskal, penyederhanaan perizinan, percepatan layanan, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan infrastruktur harus terus menjadi agenda prioritas nasional," tambahnya. Menurut Eddy, perlindungan terhadap iklim investasi ini memiliki dampak luas bagi produktivitas masyarakat dan perluasan kesempatan kerja baru di seluruh wilayah Indonesia.

"Karena itu, siapa pun yang mengganggu upaya menghadirkan dan mempertahankan investasi pada dasarnya juga mengganggu upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat," tegasnya.

Ia meyakini Indonesia masih mempunyai daya tarik fundamental yang kuat, termasuk pasar domestik yang besar, bonus demografi, serta posisi strategis di kawasan global. "Namun seluruh potensi tersebut hanya akan optimal jika diiringi dengan reformasi struktural yang konsisten, terutama dalam memastikan kepastian hukum, kemudahan berusaha, serta lingkungan investasi yang bersih, aman, dan dapat dipercaya," kata Eddy. "Momentum ini harus dijaga bersama agar tidak kehilangan peluang besar dalam persaingan global," tutup Eddy Soeparno.