DPRD Surabaya Tegaskan Keamanan Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi City

Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifudin Zuhri, menegaskan stabilitas keamanan merupakan kunci utama agar Surabaya tetap tumbuh sebagai kota metropolitan dan pusat ekonomi di Jawa Timur, sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Rabu (5/8/2028).

Kondusivitas wilayah dinilai tidak dapat terwujud jika hanya mengandalkan aparat penegak hukum, melainkan membutuhkan peran aktif serta kesadaran dari seluruh elemen masyarakat secara berkelanjutan.

"Surabaya ini kota metropolitan. Berbagai macam ras, suku, agama, dan kelompok hidup berdampingan. Karena itu kita harus mampu melakukan mitigasi, melakukan pencegahan, sekaligus membangun deteksi dini terhadap setiap potensi gangguan keamanan," kata Syaifudin Zuhri, Ketua DPRD Kota Surabaya.

Ia menyampaikan bahwa penanganan potensi gangguan keamanan kota membutuhkan keterlibatan publik secara menyeluruh agar kondisi daerah tetap terjaga.

"Surabaya tidak bisa dijaga hanya oleh pemerintah, Pak Wali Kota, RT, RW, ataupun aparat keamanan saja. Kota ini hanya bisa aman kalau seluruh komponen memiliki kesadaran bersama untuk menjaganya," tegas Syaifudin Zuhri.

Stabilitas keamanan tersebut dinilai memiliki dampak langsung pada pergerakan perekonomian Surabaya yang mencakup sektor perdagangan, jasa, investasi, pendidikan, hingga industri kreatif.

"Kalau Surabaya tidak kondusif, maka ekonomi pasti akan terganggu. Padahal negara berkewajiban menjamin rasa aman, ketenangan, dan kesejahteraan masyarakat," ujar Syaifudin Zuhri.

Sebagai langkah konkret memperkuat komunikasi antarpimpinan lembaga, forum silaturahmi rutin bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) digagas secara bergilir di berbagai instansi.

"Silaturahmi Forkopimda kita rutinkan. Kemarin di DPRD, nanti bisa di tempat Dandim, berikutnya di Polrestabes. Kita bergiliran supaya kebersamaan itu benar-benar terbangun," katanya.

Langkah dialog antarinstansi ini diharapkan dapat mempercepat koordinasi dalam menangani berbagai persoalan yang timbul di lapangan secara langsung.

"Bukan hanya bertemu saat rapat resmi, tetapi membangun kebersamaan sebagai satu tanggung jawab bersama menjaga kota," imbuhnya.

Selain pertemuan resmi, pendekatan komunikasi informal seperti kegiatan diskusi santai bersama unsur pemerintah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat juga terus didorong.

"Kalau ngopi atau nyangkruk, pikiran dan masukan akan lebih mengalir. Tidak ada sekat. Dari situ kita bisa memahami kebutuhan wilayah masing-masing dan menyelesaikan persoalan sejak dini," ujarnya.

Pola komunikasi aktif dan informal tersebut diharapkan dapat diterapkan secara konsisten hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan.

"Kecamatan, Kapolsek, Danramil, lurah, LPMK harus saling mengenal. Jangan hanya bertemu ketika ada masalah. Keakraban itu harus dibangun sejak awal agar koordinasi berjalan lebih efektif," jelasnya.