DPRD Jawa Barat Terima Aspirasi Massa Penolak Safari Politik Jokowi

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menerima audiensi dari kelompok masyarakat yang menggelar aksi unjuk rasa menolak rencana safari politik mantan Presiden Joko Widodo di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, pada Selasa (14/7/2026).

Gelombang penolakan dari puluhan demonstran lintas organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam Gerakan Umat Melawan Kezaliman (GAUM-K) dan Gerakan Masyarakat Merebut Kedaulatan Rakyat (GMKR) ini menilai agenda safari tersebut sarat muatan politik untuk membesarkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Perwakilan massa aksi kemudian menyampaikan poin-poin keberatan mereka secara langsung dalam pertemuan resmi bersama jajaran anggota Komisi I DPRD Jawa Barat yang mewakili berbagai fraksi partai politik.

"Hal ini menjadi alasan mengapa kami tolak di Jabar. Seandainya PSI berhasil, Jokowi banyak uangnya, dan sangat merugikan bangsa Indonesia," kata Sugeng Waras, salah satu perwakilan pergerakan dari unsur purnawirawan TNI.

Anggota Fraksi Partai Gerindra yang hadir dalam audiensi tersebut menyatakan bahwa seluruh dokumen pernyataan sikap dan tuntutan dari perwakilan masyarakat telah diterima secara resmi oleh pihak legislatif.

"Makasih aspirasi artinya ini hak rakyat, kami terima dan akan kami sampaikan ke pimpinan. Nanti Aspirasi GAUM-K dan GMKR sudah kami terima secara tertulis maupun langsung secara lisan," ujar George Edwin Sugiharto, Anggota DPRD Jawa Barat.

Pihak DPRD Jawa Barat menegaskan belum bisa mengambil tindakan lebih lanjut terhadap poin-poin tuntutan sebelum menyerahkan laporan audiensi tersebut kepada pimpinan dewan.

"Kami terima, tapi nanti akan kami sampaikan ke pimpinan. Ini merupakan hak konstitusional masyarakat, nanti pimpinan akan menindaklanjuti," ucap George Edwin Sugiharto.

Selain masalah muatan kampanye politik, perwakilan massa juga menyoroti keabsahan dokumen kelulusan mantan kepala negara tersebut yang dinilai memicu polemik berkepanjangan sejak beberapa tahun lalu.

"Karena kami khawatir dan kami tahu bahwa Bapak Jokowi saat ini secara hukum tidak jelas. Karena ketika beliau menjadi wali kota, menjadi gubernur, bahkan menjadi Presiden RI tidak bisa menunjukkan ijazahnya. Sehingga ini adalah membohongi rakyat, membohongi umat, membohongi bangsa," kata Hari Nugraha, Perwakilan GAUM-K.

Kelompok pengunjuk rasa menilai polemik legalitas administrasi tersebut seharusnya bisa diselesaikan sejak awal masa jabatan dengan transparansi dokumen oleh yang bersangkutan.

"Sehingga kami dari masyarakat Jawa Barat, dan atas nama masyarakat Jabar, bahwa kami tidak sudi tanah Jawa Barat diinjak oleh Bapak Jokowi beserta anak-anaknya, kroni-kroninya, apalagi mereka menjadi kembali penguasa di Indonesia," jelas Hari Nugraha.

Massa mengancam akan melakukan aksi penghadangan massal di berbagai daerah di wilayah Jawa Barat jika rangkaian agenda kunjungan politik tersebut tetap dipaksakan berjalan.

"Jokowi sendiri ketika jadi penguasa, menjadi pimpinan, menjadi figur publik itu secara hukum tidak sah, karena tidak bisa menunjukkan ijazahnya, bahkan ijazahnya sudah jelas ya palsu, tidak menunjukkan kebenaran," ungkap Hari Nugraha.

Penolakan ini didasari kekhawatiran masyarakat terhadap etika politik dari figur publik pascajabat yang dianggap tidak memberikan keteladanan kenegaraan yang baik.

"Sampai saat ini, kenegarawan Jokowi itu dipertanyakan. Mestinya ketika kegaduhan dari awal tahun 2014, kemudian sampai sekarang, mestinya segera diredakan dengan menunjukkan ijazahnya secara legawa," lanjut Hari Nugraha.

Gabungan aliansi masyarakat ini memastikan pergerakan penolakan akan meluas ke berbagai tingkat kota dan kabupaten di seluruh wilayah Jawa Barat.

"Kami tentu saja akan menghadang, akan menolak. Di mana pun Jokowi akan hadir, kami dari seluruh komponen masyarakat Jawa Barat, dari ujung timur dan barat Jabar ini kami akan menolak," tegas Hari Nugraha.

Dalam orasi di atas mobil komando saat unjuk rasa berlangsung, koordinator lapangan kembali menegaskan bahwa kegiatan yang dikemas sebagai safari budaya tersebut melanggar ketentuan etika pemilu.

”Agenda safari itu benar-benar manipulatif dan mencuri start kampanye. Ini sangat tidak beretika dan melanggar aturan undang-undang,” ujar Hari Nugraha dalam orasinya.

Tokoh agama yang ikut serta dalam rombongan massa juga menyatakan keberatan atas pemanfaatan wilayah Jawa Barat untuk kepentingan politik praktis dari luar daerah.

”Jawa Barat bukan wilayah kekuasaan Jokowi. Kami tidak sudi daerah ini diinjak oleh kepentingan politik murahan yang tidak beradab,” tegas Amin Bukhaery, Pemuka Agama.

Pihak delegasi menuding ada mobilisasi dukungan secara instan yang memanfaatkan pemberian bantuan materiil di tengah kesulitan ekonomi masyarakat.

”Jokowi menarik dukungan dengan cara bagi-bagi amplop dan sembako. Ini bukan hanya tidak mendidik, tapi pengkhianatan politik yang memamerkan kekayaan di tengah masyarakat yang sedang susah. Kita mendesak aliran dana safari dan pola bagi-bagi ini segera diusut,” cecar Memet Hakim, Pemimpin Delegasi Massa.

Di akhir sesi dialog di Ruang Rapat Badan Anggaran, salah satu tokoh pergerakan menyampaikan kritik tajam mengenai peran pengawasan institusi DPRD terhadap dinamika politik regional.

”Seharusnya pernyataan sikap seperti ini disuarakan oleh bapak-bapak wakil rakyat di DPRD, bukan oleh kami. Karena bapak-bapak yang kursinya terancam oleh ulah kekurangajaran Jokowi. Namun, demi anak cucu dan menegakkan kebenaran, kami masyarakat yang harus turun ke lapangan,” sindir Dindin S. Maolani, Tokoh Sunda.

Pihak pengarah dialog dari Forum Tanah Air menilai respons positif dan penerimaan dari para anggota dewan merupakan langkah awal yang baik dalam menjaga integritas institusi legislatif di daerah.

”Ini tanda suara masyarakat masih didengar. Sinergi antara elemen pergerakan dan legislatif sangat penting untuk menjaga integritas institusi daerah agar tidak terpolitisasi oleh agenda personal mantan pejabat,” pungkas Syafril Sjofyan, Pengarah Dialog FTA.