DJP Sediakan Template XML untuk Pelaporan Pajak Minimum Global

Direktorat Jenderal Pajak menyediakan template file Extensible Markup Language untuk pengisian Globe Information Return guna memfasilitasi wajib pajak dalam skema pajak minimum global pada Rabu, 20 Mei 2026.

Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-6/PJ/2026 yang mewajibkan penyampaian laporan dalam bentuk salinan digital. Format tersebut dipilih untuk memastikan proses pelaporan berjalan lebih terstruktur sekaligus mempermudah integrasi data ke dalam sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak.

Pembuatan Globe Information Return harus mengikuti petunjuk pengisian resmi yang dirilis pada laman Direktorat Jenderal Pajak. Instansi perpajakan tersebut diperkirakan menyediakan berkas berbentuk format Excel yang nantinya dapat dikonversi langsung oleh wajib pajak menjadi file berbasis Extensible Markup Language.

Kewajiban administratif baru ini mengikat grup perusahaan multinasional berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 136/2024. Regulasi tersebut menetapkan tiga kewajiban utama, termasuk penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dalam rangka Global Anti-Base Erosion Rules, penyerahan Globe Information Return, serta pelaporan data terkait lainnya.

Tanggung jawab pelaporan dibebankan kepada entitas induk utama yang berstatus subjek pajak dalam negeri di Indonesia. Namun, jika entitas induk berada di luar negeri, kewajiban beralih kepada entitas konstituen domestik yang ditunjuk sebagai pelapor atau berada di yurisdiksi yang belum memiliki kesepakatan pertukaran data otomatis dengan Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak menetapkan batas waktu penyampaian laporan paling lambat 15 bulan setelah akhir tahun pengenaan pajak minimum global. Khusus untuk tahun pengenaan pertama, wajib pajak diberikan kelonggaran waktu penyampaian hingga 18 bulan setelah tahun pajak berakhir demi memberikan ruang penyesuaian regulasi.