BPPKAD Papua Pegunungan Wajibkan Aparatur Kelola Anggaran Lewat SIPD-RI

Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Pegunungan mewajibkan seluruh instansi menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia untuk menggantikan sistem manual. Langkah digitalisasi ini diterapkan melalui bimbingan teknis penatausahaan keuangan daerah yang dimulai di Aston Hotel, Jayapura pada Rabu, 20 Mei 2026.

Sistem baru ini menjadi acuan wajib demi memperkuat transparansi, akuntabilitas, ketertiban, dan kedisiplinan waktu dalam pengelolaan anggaran publik. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berkomitmen meningkatkan efektivitas anggaran serta mengingatkan jajaran organisasi perangkat daerah untuk memantau pelaporan keuangan secara berkala.

Asisten III Setda Papua Pegunungan Lukas Kossay membuka kegiatan ini secara resmi untuk mewakili Gubernur Papua Pegunungan John Tabo. Dalam pembacaan sambutan gubernur, penegasan mengenai pentingnya integritas pengelolaan anggaran disampaikan kepada seluruh peserta.

"Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tertib, dan disiplin waktu," ujar Lukas Kossay saat membacakan sambutan gubernur.

Lukas Kossay menambahkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku menjadi prioritas utama bagi seluruh aparatur dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Kita tidak boleh keluar dari aturan yang menjadi payung hukum pengelolaan keuangan daerah," tegas Lukas Kossay.

Pelaksana Tugas Kepala Bidang Perbendaharaan BPPKAD Papua Pegunungan Debi Dince Yoweni menjelaskan bahwa pelatihan digital ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari hingga 22 Mei 2026. Sebanyak 225 peserta menghadiri acara tersebut, yang terdiri atas 131 utusan perangkat daerah tingkat provinsi dan 94 perwakilan dari delapan kabupaten.

Materi bimbingan teknis dipaparkan langsung oleh narasumber dari Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Penguatan kompetensi tersebut ditargetkan dapat meningkatkan profesionalisme ASN dalam menyusun administrasi dan laporan keuangan.

"Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab," ujar Debi Yoweni.

Demi mendukung visi pembangunan daerah, Debi Yoweni meminta seluruh operator, sekretaris, dan kepala dinas segera mengimplementasikan sistem baru ini di instansi masing-masing.

"Pastikan setiap materi yang diterima dapat diimplementasikan di perangkat daerah masing-masing," kata Debi Yoweni.

Penyelenggaraan pelatihan ini mendapatkan dukungan penuh dari jajaran Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk mendorong kualitas pelayanan publik.

"Mari membangun Papua Pegunungan dengan kasih, Honai kita bersama," ujar Debi Yoweni menutup laporan panitia.