Bougainville Siap Deklarasikan Kemerdekaan dari Papua Nugini pada 2030

Indonesia berpotensi memiliki negara tetangga baru di kawasan Pasifik pada masa mendatang. Wilayah otonom Bougainville yang saat ini menjadi bagian dari Papua Nugini (PNG) telah menetapkan target untuk memproklamasikan kemerdekaannya secara penuh pada 2030. Presiden Bougainville, Ishmael Toroama, mengumumkan jadwal politik yang jelas terkait proses pemisahan diri tersebut.

Penegasan ini disampaikan sebagai bagian dari langkah mewujudkan aspirasi masyarakat setempat, seperti dilansir dari Detik Travel. Tahapan pemisahan ini akan dimulai lebih awal. Pemerintah Otonom Bougainville menjadwalkan transisi menuju pemerintahan mandiri (self-government) pada tahun depan sebelum melangkah ke kemerdekaan mutlak.

Toroama menjelaskan bahwa ketetapan ini mengacu pada landasan hukum yang sah. Langkah tersebut didasarkan pada Perjanjian Perdamaian Bougainville, Bagian XIV Konstitusi PNG, serta serangkaian kesepakatan pascareferendum demi menjamin kepastian hukum dan stabilitas kawasan.

"Posisi ini tidak didasarkan pada emosi atau kenyamanan semata. Ini berakar pada Perjanjian Perdamaian Bougainville, Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini, serta komitmen dan kesepakatan resmi yang telah memandu perjalanan kita dan menjaga perdamaian hingga saat ini," kata Toroama. Hasil referendum yang memenangkan opsi independensi tetap menjadi pilar utama perjuangan rakyat Bougainville. Berbagai dokumen resmi, termasuk Komunike Bersama 11 Januari 2021, Pernyataan Bersama Kokopo, Wabag, APEC, Kovenan Era Kone, dan Perjanjian Melanesia, disepakati sebagai peta jalan menuju negara berdaulat.

Meski demikian, Toroama menyebutkan bahwa tingkat kepercayaan antarpemerintah kini sedang diuji. Hal ini dipicu oleh munculnya beberapa pelanggaran terhadap kesepakatan yang sebelumnya telah disetujui bersama. Berdasarkan skenario yang disusun, Bougainville bakal fokus pada penguatan institusi, sistem tata kelola, sektor keamanan, dan kemandirian ekonomi hingga 1 September 2027. Setelah masa persiapan berakhir, wilayah tersebut resmi memegang status pemerintahan mandiri dengan mengambil alih wewenang tambahan sesuai Pasal 289 Konstitusi PNG.

Fase transisi ini menjadi pijakan konstitusional tertinggi sebelum Bougainville sah menjadi negara merdeka pada 2030. Toroama menegaskan pihaknya tetap berkomitmen menjaga hubungan baik dengan Pemerintah Papua Nugini serta mengimbau masyarakatnya untuk menjaga persatuan dan perdamaian.