BNPP RI Memperkuat Sinergi Pengelolaan Kawasan Perbatasan 2026

Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menyelenggarakan Forum Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) Tahun 2026 di Bandung, Jawa Barat, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Forum ini digelar sebagai langkah strategis memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan secara terintegrasi.

Pengelolaan kawasan tersebut berfokus pada pendekatan integrated border management melalui penguatan Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP), Kawasan Perbatasan Prioritas (KPP), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), hingga Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin, menegaskan pentingnya kolaborasi antaranggota BNPP RI untuk mewujudkan kawasan perbatasan yang berdaya saing dan aman.

"Perbatasan harus menjadi beranda terdepan negara yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat kedaulatan Indonesia," ujar Nurdin, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI.

Di sisi lain, penyusunan Rencana Aksi PBWN-KP 2027-2029 difokuskan pada sinkronisasi program lintas kementerian untuk mengoptimalkan potensi wilayah perbatasan. Sinkronisasi ini diukur melalui Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) yang meningkat dari 0,552 pada 2025 menjadi 0,58 pada 2026, dengan target 0,72 pada 2029.

Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, Ismawan Harijono, yang mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, menyoroti pentingnya dukungan tata ruang dan sistem logistik.

"Potensi kawasan perbatasan tidak akan berkembang tanpa dukungan pasar, konektivitas, dan sistem logistik yang memadai. Karena itu, pengembangan kawasan harus dilakukan secara terintegrasi melalui penguatan tata ruang, investasi, dan kerja sama lintas sektor maupun dengan negara tetangga," kata Ismawan Harijono, Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan BNPP RI.

Dari segi infrastruktur, pembangunan di 299 kecamatan perbatasan dilaksanakan melalui kolaborasi 15 kementerian/lembaga dan satu kementerian koordinator guna meningkatkan kualitas pelayanan dasar serta perekonomian warga.

Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, Harris Fadhly, mewakili Kedeputian Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP RI, menambahkan bahwa pemantauan kegiatan harus dilakukan secara berkala.

"Pelaksanaan Rencana Aksi tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi juga harus memastikan progres fisik setiap kegiatan dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Karena itu, pemantauan, evaluasi, serta pemutakhiran data harus terus dilakukan secara berkala," tutup Harris Fadhly, Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat BNPP RI.

Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman ini turut dihadiri oleh para Kepala Biro, Asisten Deputi Sekretariat Tetap BNPP RI, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.