BM PAN Klarifikasi Pernyataan Zulkifli Hasan soal Swasembada Pangan

Potongan video pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengenai opsi alih fungsi lahan pertanian menuai berbagai tanggapan publik di berbagai platform media sosial, dilansir dari Detikcom pada Selasa, 4 Agustus 2026.

"Kalau tanam padi tidak menguntungkan, ya tanam sawit," ujar Zulkifli Hasan.

Menanggapi perdebatan tersebut, Ketua Umum Barisan Muda Penegak Amanat Nasional Slamet Ariyadi memberikan penjelasan resmi melalui keterangan tertulis pada Kamis, 6 Agustus 2026.

"Pernyataan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai ajakan meninggalkan budidaya padi atau mengurangi komitmen terhadap swasembada pangan. Bahkan, hal tersebut menerangkan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat produksi pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menjaga ketahanan pangan," ujar Slamet.

Slamet menjelaskan bahwa analogi tersebut digunakan untuk menggambarkan pola pikir ekonomi masa lalu.

"Menurutnya, mekanisme pasar bebas membuat pemerintah dulu kerap berpikir bahwa yang terpenting adalah memiliki uang. Jika tidak punya beras, ya tinggal dibeli dari hasil keuntungan komoditas lain seperti sawit," lanjut Slamet.

Ia menambahkan bahwa konteks pidato tersebut sama sekali tidak mengarahkan petani untuk mengubah fungsi lahan sawah.

"Zulhas tidak sedang menyuruh petani untuk berbondong-bondong membabat sawah atau mengganti lahan padi dengan sawit. Ia memakai contoh tersebut untuk menjelaskan alasan mengapa Indonesia sempat mengalami ketergantungan tinggi pada impor beras," terang Slamet.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas utama.

"Bagi Presiden Prabowo, swasembada pangan adalah kehormatan bangsa dan wujud kedaulatan negara yang tidak bisa ditawar. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan diharapkan bersinergi untuk meningkatkan produksi dalam negeri agar Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri dan berkelanjutan," ucap Slamet.

Kebijakan strategis ini ditujukan untuk menekan tingginya volume impor beras domestik.

"Prinsip pemerintah sangat jelas, yaitu mengurangi ketergantungan terhadap impor dan memperkuat produksi pangan dalam negeri melalui peningkatan produktivitas pertanian, pembangunan infrastruktur pertanian, serta penguatan kesejahteraan petani. Swasembada pangan bukan sekadar target, melainkan bagian dari upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia," pungkas Slamet.