BGN Kaji Alternatif Makan Bergizi Gratis Lewat Kantin Sekolah
Presiden Prabowo Subianto memberikan lampu hijau kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengkaji opsi alternatif pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satunya melalui pemanfaatan kantin sekolah, pada rapat terbatas di Istana, Jakarta, Rabu (15/7/2026) malam.
Dilansir dari Detikcom, instruksi ini muncul sebagai respons atas usulan pelibatan kantin sekolah dalam menyukseskan program prioritas pemerintah tersebut. Saat ini, regulasi resmi hanya membatasi pelaksanaan program lewat satu skema tunggal saja.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari memberikan penjelasan mengenai isi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 tentang Tata Kelola MBG yang membatasi pilihan pelaksanaannya.
"Kan kalau menurut Perpres 115, skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Baca ya Perpres 115 ya. Pak Presiden pun tadi mengatakan 'silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh'," kata Agustina Arumsari, Wakil Kepala BGN.
Pihak BGN memastikan akan menindaklanjuti arahan tersebut dengan melakukan kajian mendalam terkait berbagai opsi yang memungkinkan. Kajian komprehensif ini nantinya akan dilaporkan kembali secara langsung kepada Kepala Negara sebelum diambil keputusan final.
"Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya," ujar Agustina Arumsari, Wakil Kepala BGN.
Pemerintah menekankan pentingnya akurasi dan dasar yang kuat dalam menentukan setiap arah kebijakan program makan gratis ini.
"Tapi kembali lagi beliau minta setiap pilihan kebijakan, kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau sampaikan progres untuk kita putuskan gitu," kata Agustina Arumsari, Wakil Kepala BGN.
Guna mematangkan seluruh persiapan, Presiden memberikan tenggat waktu khusus bagi instansi terkait agar melakukan evaluasi menyeluruh.
"Nah, Pak Presiden meminta kami mengkaji lagi yang seperti itu. Kami diberi waktu kurang lebih satu bulan, silakan dikaji lagi," kata Agustina Arumsari, Wakil Kepala BGN.
Langkah evaluasi ini sengaja dilakukan secara terukur agar implementasi program di lapangan dapat berjalan dengan aman dan lancar.
"Kembali lagi Pak Presiden intinya adalah silakan dikaji lagi. Pak Presiden tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. Beliau ingin hati-hati," kata Agustina Arumsari, Wakil Kepala BGN.