Badan Gizi Nasional Hapus Sekolah Elite dari Penerima Makan Gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penataan ulang klaster penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG) dengan menghapus sekolah elite atau kelompok masyarakat mampu dari daftar sasaran program. Kebijakan pembenahan ini disampaikan langsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (11/6/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Langkah evaluasi ini diambil demi memastikan distribusi program berjalan tepat sasaran, terutama untuk menjangkau wilayah yang belum tersentuh. Penegasan mengenai penghentian fasilitas bagi kelompok mampu tersebut menjadi fokus utama pembenahan yang tengah berjalan.

"Ya ya. Maksudnya yang mampu, yang kaya nanti tidak dapat lagi," kata Kepala BGN Nanik S Deyang, kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Penyusunan laporan terkait teknis pelaksanaan ini nantinya bakal diserahkan dan dibahas lebih lanjut bersama Presiden Prabowo Subianto. Agenda pemaparan hasil evaluasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada esok hari setelah mengalami penundaan.

"Ini kan belum, besok dibahasnya. Belum, belum. Katanya besok sore," ujarnya.

Sebelumnya, dorongan untuk mengevaluasi daftar penerima manfaat MBG juga datang dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Dalam rapat koordinasi bersama BGN, ia menyoroti ketimpangan distribusi di mana sejumlah sekolah elite menerima bantuan sementara wilayah tertinggal justru terabaikan.

"Dalam rangka perbaikan, kita perlu apa, refocusing agar penerima manfaat ini tepat. Misalnya, sekolah-sekolah yang bagus ini akan dilakukan langsung 1 bulan ini. Sekolah-sekolah yang elite, ya, memang enggak memerlukan makan bergizi," kata Zulhas usai rapat koordinasi di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).

Kementerian Koordinator Pangan selanjutnya mengarahkan fokus pembenahan ke wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang dinilai sangat terlambat menerima akses program. Upaya penataan ini ditargetkan matang dalam kurun waktu satu bulan ke depan.

"Yang memerlukan belum dapat, tapi yang enggak perlu dapat. Nah, ini akan ditata lebih lanjut karena kita akan fokus kepada yang terlambat ini sangat terlambat 3T," lanjutnya.

Selain masalah akurasi data penerima, aspek standardisasi dan kebersihan dapur produksi juga menjadi poin krusial yang diinstruksikan untuk segera dibenahi. Pemerintah menetapkan standar ketat guna mengantisipasi terjadinya gangguan kesehatan pada siswa.

"Karena kita tidak ada zero tolerance terhadap keamanan pangan ini. Walaupun satu, enggak boleh lagi ada yang keracunan, gitu ya. Oleh karena itu, akan fokus ke sini dalam dalam bulan ini. Iya, sebulan nanti kita lihat lagi, ya," ujarnya.