Badan Gizi Nasional Evaluasi Pembengkakan Titik Dapur Makan Gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara pembangunan dapur baru dan mengevaluasi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia akibat pembengkakan jumlah titik operasional. Kebijakan mengevaluasi total 27.877 dapur makan bergizi gratis (MBG) yang dinilai memicu pemborosan anggaran negara tersebut disampaikan pada Jumat (12/6/2026).

Langkah penataan ulang ini diambil karena jumlah dapur yang beroperasi melampaui kebutuhan awal sebanyak 21.000 titik untuk melayani 63 juta penerima manfaat. Pembengkakan ini memicu potensi kerugian negara hingga Rp43 miliar per hari atau mencapai Rp990 miliar dalam satu bulan, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Kepala BGN Nanik S Deyang menegaskan bahwa penutupan akan dilakukan bagi SPPG yang terbukti melanggar ketentuan. Selain menghentikan pembangunan fasilitas baru, pihak BGN juga berencana memangkas penyaluran program makan gratis ke sekolah-sekolah elite.

"Saat ini total penerima manfaat 63 juta, dengan ketentuan bahwa maksimal dapur 3.000 (karena disewa Rp 6 juta ), jadi hanya butuh dapur/SPPG 21 ribu. Kenyataannya sekarang yang operasional dapurnya 27.877. Berarti over 6.877 x Rp 6 juta/ hari, berarti negara per hari Rp 43 miliar. Atau kalau satu bulan Rp 990 miliar negara rugi," kata Kepala BGN Nanik S Deyang kepada wartawan, Jumat (12/6/2026).

Evaluasi menyeluruh saat ini sedang berjalan demi memastikan seluruh unit operasional mematuhi petunjuk pelaksanaan teknis yang berlaku. Kontrak kerja sama dengan pengelola unit dipastikan akan diputus apabila ditemukan ketidaksesuaian prosedur di lapangan.

"Makanya kami hentikan sekarang sementara pembangunan dapur baru. Kami evaluasi lagi dapur yang sekarang operasional 27.877," ujarnya.

Penataan ulang difokuskan pada standarisasi kelayakan operasional di setiap wilayah. Pemerintah berkomitmen menyaring kembali titik-titik distribusi agar program tepat sasaran.

"Kita akan tata ulang, mana yang sesuai juknis dan SPPG mana yang tidak sesuai juknis. Yang tidak sesuai Juknis kita akhiri kontraknya," imbuhnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya juga telah mengungkap adanya kelebihan ribuan titik SPPG tersebut. Penambahan titik dapur MBG ini terdeteksi pada wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T) maupun luar wilayah 3T, yang diduga terkait dengan kasus jual beli titik.

"Misalnya, terjadi jual beli titik, ya. Yang seharusnya rencana awal titik itu 21 ribu tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik, ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik, ya. Laporan Ibu Nanik tadi barusan," kata Zulhas seusai rapat koordinasi di gedung Kemenko Pangan, Kamis (11/6).

Temuan serupa juga terjadi pada proyeksi wilayah 3T yang awalnya hanya dialokasikan sebanyak 2.000 titik dapur. Berdasarkan data terbaru, jumlah titik di kawasan tersebut melonjak drastis hingga mencapai angka 8.617 titik.

"Nah, yang nomor dua, Saudara-saudara, ini menjadi perhatian kita yang utama karena memang tertinggal, yaitu 3T. 3T itu didata ada 2.000 titik, tapi kemudian membengkak menjadi 8.617 titik. Dan 6.138 titik itu sudah ada SK-nya dari BGN, 6.138," ujarnya.