BGN Bentuk Pusat Pelayanan Terpadu dan Akselerasi Dapur Gizi

Badan Gizi Nasional (BGN) resmi membuka Pusat Pelayanan Terpadu dan Media Center di Jakarta Pusat pada Rabu (29/7/2026) guna menjamin transparansi serta mempercepat operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah berangka stunting tinggi.

Langkah penataan ini diambil sebagai bentuk komitmen BGN dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis secara terbuka dan profesional di seluruh Indonesia.

Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa seluruh urusan kemitraan dan aduan kini dialihkan ke Pusat Pelayanan Terpadu untuk mencegah potensi benturan kepentingan di ruang kerjanya.

"Ini menunjukkan komitmen sebagaimana sudah saya sampaikan di awal-awal dulu. Kita ini maunya terang benderang, tidak ada yang sembunyi-sembunyi, tidak ada yang diam-diam, tidak ada yang gelap-gelap, semuanya harus terang benderang," kata Sudaryono dalam jumpa pers di kantornya, Rabu (29/7/2026).

Pengawasan ketat tersebut diterapkan guna membedakan area publik dan area steril di lingkungan kantor BGN.

"Maka Pusat Pelayanan Terpadu itu adalah zona hijau namanya, jadi semua orang diterima di tempat itu. Zona hijau di mana orang boleh ketemu sama orang di tempat itu," ucap Sudaryono.

Aturan ini juga dirancang untuk mencegah adanya pihak luar yang memanfaatkan jalur khusus dengan para pejabat.

"Kalau ada zona hijau, maka ada namanya zona merah. Zona merah itu misalnya seseorang yang berkepentingan itu ketemu dengan pejabat dengan kepentingan dia, itu nggak boleh, ya. Jadi segala aduan, segala hal yang memang perlu dibicarakan harus dibicarakan secara resmi," tambahnya.

Sudaryono memilih membatasi interaksi langsung dengan para pemasok dan mitra kerja di ruang kerjanya demi menjaga integritas lembaga.

"Saya pribadi membatasi orang-orang yang barangkali dia punya dapur, dia mitra, dia supplier-lah, dia entah apalah begitu, saya membatasi untuk tidak saya terima di ruangan saya. Sekali lagi, belum tentu kalau saya terima itu kemudian saya bicara hal-hal yang tidak etis. Tapi kalau saya terima, itu membuat orang menduga-duga, jadilah yang namanya fitnah gitu," jelasnya.

Upaya ini diharapkan dapat menghilangkan prasangka buruk dari masyarakat maupun warganet terkait tata kelola program.

"Jadi saya daripada menjadi diduga-duga oleh orang, apalagi diduga-duga oleh publik, diduga-duga oleh netizen, diduga-duga oleh masyarakat dan itu diduga-duganya adalah diduga-duga yang negatif, lebih baik itu kita hindarkan," ujarnya.

Sistem kerja terbuka tersebut diwajibkan bagi seluruh jajaran pimpinan hingga staf di tingkat bawah.

"Saya ingin, saya bersama dua waka saya berkomitmen dan kami membawa budaya ini sampai ke level bawah. Di level eselon 1, eselon 2, dan seterusnya, saya larang dengan keras menerima pihak-pihak yang berkepentingan secara gelap-gelap, diam-diam. Semuanya harus direspons dengan cara yang proper, yang baik ya," imbuhnya.

Selain membenahi sistem internal, BGN juga memfokuskan percepatan operasional dapur gizi di wilayah prioritas berdasarkan data Kementerian Kesehatan.

"Kami, di rapat ini sudah dipaparkan Kemenkes, daerah-daerah mana yang memang memerlukan sentuhan butuh gizi segera, dimana angka stuntingnya tinggi. Maka kami akan memprioritaskan. Berdasarkan data ini, kita cek, dapur yang sudah dibangun, segera kami bisa dioperasionalkan," kata Sudaryono dalam Rapat Perbaikan Tata Kelola MBG di Kemenko Pangan, Rabu (29/7/2026).

Pengoperasian dapur SPPG akan diprioritaskan pada wilayah yang membutuhkan penanganan gizi darurat bagi anak-anak.

"Jadi sudah ada merah-merah, ada Papua, NTT, termasuk daerah di pulau-pulau lain, Sumatera. Itu daerah-daerah yang sangat butuh sentuhan gizi langsung kepada masyarakat, kepada anak2 kita," kata dia.

Sistem pemantauan digital berupa portal informasi juga sedang disiapkan agar masyarakat dapat melihat langsung distribusi menu makanan.

"Jangan sampai ada yang timbul-timbul interpretasi berbeda-beda dan diupload di media sosial jadi misleading. Jadi kami menyiapkan itu. trust is good, control is better, memastikan semua tim dapur memastikan gizi cukup, menu bagus, diterima dengan baik oleh penerima manfaar secara kualitas dan kuantitasnya bisa dipertangungjawabkan," kata dia menegaskan.

Data Kemenkes mencatat sekitar 40 persen atau 116 juta penduduk di kelompok ekonomi terbawah masih mengalami defisit kalori dan protein.

"Jadi sebanyak kurang lebih 40% penduduk Indonesia yang berada di kuintil 1 dan kuintil 2, itu mengalami kekurangan kalori dan protein," ujar Sudaryono saat konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Kondisi riil masyarakat yang mengalami kekurangan asupan gizi menjadi alasan mendesak pelaksanaan program ini.

"Mohon maaf, kasarnya kurang makan. Ini menyedihkan, tapi ini realita yang juga harus kita menghadapi bahwa 40% itu kira-kira 116 juta, 116 juta orang kita itu kemudian kurang makan, atau kasarnya lapar. Jadi yang dimakan lebih sedikit daripada aktivitas dia.

Ini satu realita. Ini saya dapat datanya dari Kementerian Kesehatan," katanya.

Terkait masalah tunggakan pembayaran mitra sebesar Rp1,6 triliun, BGN menyerahkan sepenuhnya kepada proses audit resmi.

"Mengenai utang, ini, tunggakan lah bukan utang ya, tunggakan ini ranah dari auditor, sedang diaudit, manakala clean and clear, ya saya kira dibayar. Saya nggak ada 'oh yang ini mesti kubayar sendiri', nggak bisa, ya saya nggak mau itu. Semuanya trust in system (percaya kepada sistem yang berlaku), ya. Tidak trust in person," kata Sudaryono.

Proses audit tersebut ditangani langsung oleh jajaran pimpinan BGN yang berasal dari BPKP.

"Bu Waka (Wakil Kepala BGN) saya, Bu Arumsari adalah kiriman dari BPKP, saya kira beliau yang in charge. Kita ingin yang sah, yang bagus, yang benar, sesuai dengan mekanisme, yang mana itu yang kita selesaikan. Saya kira no issue, nggak ada masalah," ujarnya.

Kecepatan penanganan administrasi menjadi krusial karena program ini menyasar kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil.

"(Terkait) yang tenggat waktu itu masalahnya begini, kenapa kok dikasih waktu? Masalahnya kan tidak bisa lama-lama. Ya, anak-anak yang membutuhkan itu tidak bisa disuruh nunggu lama.

Ibu-ibu hamil itu nggak bisa nunggu, 'ibu hamilnya diperpanjang ya, jangan 9 bulan kalau bisa', nggak bisa. Butuhnya sekarang," tutur Sudaryono.

Pihaknya terus berupaya menyelesaikan persoalan administrasi agar pelaksanaan program gizi berjalan optimal.

"Jadi ini kami ini selalu mengatakan ibaranya kompetitor utama kami ini adalah waktu. We are racing against time. Jadi kita sedang berlomba dengan waktu, bagaimana semua persoalan bisa kita selesaikan segera satu persatu, beres-beres-beres-beres-beres sehingga kita bisa jump in kepada materi-materi lain yang memang.. kita ini kan nggak cukup mengurusi begini-begini saja ya. Urusan kita besar, banyak dan banyak sekali orang yang sangat berharap dengan kiprah dan kinerja kita," pungkasnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai keberhasilan program gizi gratis akan berdampak signifikan pada penurunan masalah kesehatan nasional.

"Di mata Kementerian Kesehatan, masalah gizi adalah salah satu masalah utama kesehatan. Jadi kalau program ini berhasil, banyak sekali masalah kesehatan yang bisa diselesaikan," ujar Budi saat konferensi pers di kantor Kemenko Bidang Pangan.

Kemenkes juga mendeteksi adanya dinamika masalah gizi berlebih di kawasan perkotaan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan.

"Hasil cek kesehatan gratis kita sudah keluar, sampai dengan SMA itu sebagian besar anak-anak gizi kurang. Ada catatan sedikit, gizi yang lebih juga ada, terutama kalau SMA ke atas dan dewasa di perkotaan. Gizi yang lebih itu juga tidak baik, ya, tapi sebagian besar masih gizi yang kurang," terang dia.