BAKTI Komdigi Ungkap Tantangan Pemerataan Internet di Wilayah 3T

Pemerintah terus mengupayakan pemerataan akses internet di seluruh wilayah Indonesia melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Namun, penyediaan sinyal di kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) menghadapi kompleksitas yang melampaui persoalan anggaran.

Dilansir dari Detik iNET, Direktur Utama BAKTI Komdigi, Fadhilah Mathar, menjelaskan bahwa pembangunan konektivitas digital di pelosok terhambat oleh berbagai realita lapangan. Hambatan tersebut meliputi kondisi geografis yang ekstrem, keterbatasan infrastruktur teknologi, hingga minimnya kepadatan penduduk.

Kondisi di wilayah target sering kali kekurangan kapasitas teknologi pendukung, sehingga ketersediaan dana saja tidak cukup menjadi solusi. Fadhilah memberikan contoh nyata ketika pemerintah hendak membangun infrastruktur jaringan di kawasan Papua beberapa tahun lalu.

"Kami punya anggaran pada saat itu kita mau bangun, tapi kapasitas satelitnya tidak ada. Apalagi ini di tahun 2017 satelit Leo (low earth orbit) belum ada saat itu," ungkap Fadhilah.

Persoalan tersebut mulai teratasi setelah pemerintah meluncurkan satelit Satria 1 pada tahun 2023 menggunakan roket Falcon 9. Kehadiran Starlink juga sempat memberikan dukungan sebelum satelit milik pemerintah tersebut resmi mengorbit.

"Itu yang membantu kita menyelesaikan begitu banyak lokasi yang dulu susah sekali kami selesaikan karena kami harus tunggu swasta," sebutnya.

Faktor demografi menjadi rintangan krusial lain dalam pemerataan jaringan. Di Kalimantan Timur, misalnya, tercatat masih ada 16 desa yang mengalami blank spot total tanpa sinyal sama sekali, yang tersebar di Kutai Kartanegara, Berau, dan Kutai Barat.

Meskipun jumlah desa yang belum terjamah sinyal tergolong sedikit, pembangunan tidak bisa langsung dilakukan dengan mendirikan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G. Pemerintah harus mempertimbangkan analisis kelayakan operasional terlebih dahulu.

"Ada wilayah di sini yang tidak dihuni ataupun kalau berpenduduk, penduduknya sedikit. Saat penduduknya sedikit, kami tidak akan datang dengan solusi 4G karena biaya operasionalnya terlalu besar kalau misalnya penduduknya 30 atau 50, maka kita akan usahakan cukup dengan WiFi," jelas Fadhilah.

Banyak wilayah pelosok dinilai tidak layak secara komersial oleh operator seluler swasta akibat populasi yang minim dan tantangan alam yang berat. Oleh karena itu, intervensi negara melalui BAKTI menjadi sangat penting untuk mengisi kekosongan tersebut.

Fadhilah menambahkan bahwa ada 57 kabupaten/kota di Indonesia yang sebelumnya dilewati oleh pembangunan infrastruktur swasta karena minimnya potensi bisnis. Di daerah-daerah tidak komersial inilah BAKTI mengambil alih pembangunan konektivitas.

Sejauh ini, BAKTI telah mendirikan infrastruktur BTS 4G di 6.747 lokasi pelosok di seluruh Indonesia. Selain itu, mereka juga menyediakan 31.863 titik akses Wi-Fi gratis di fasilitas publik seperti puskesmas, sekolah, dan kantor desa.

Pemerintah tetap memasang target tinggi untuk menyelesaikan konektivitas 100 persen di seluruh area permukiman warga. Selanjutnya, dari tahun 2020 hingga 2029, fokus pemerataan akan diperluas agar ketersediaan sinyal dapat terhubung tanpa putus di sepanjang jalan, kawasan hutan, hingga wilayah laut.