BAKTI Komdigi Genjot Konektivitas Digital di Wilayah Perbatasan

Pemerintah melakukan transformasi paradigma dalam pembangunan wilayah perbatasan negara. Kawasan terluar kini diposisikan sebagai beranda depan yang menghubungkan penduduk pelosok dengan jaringan global, bukan lagi sekadar zona penjaga kedaulatan.

Langkah penataan tersebut diwujudkan melalui percepatan pembangunan konektivitas digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Program akselerasi ini dijalankan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), seperti dilansir dari Detik iNET.

Direktur Utama BAKTI Komdigi, Fadilah Mathar, menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah perbatasan mengusung misi baru. Proyek tersebut tidak hanya berorientasi pada pertahanan negara, melainkan juga untuk menstimulasi perekonomian dan kesejahteraan warga.

"Dari titik kedaulatan, beranjak menjadi kedaulatan dan ekonomi serta kesejahteraan. Wilayah terluar atau perbatasan bukan lagi sekadar garis kedaulatan melainkan beranda depan bangsa yang menghubungkan ekonomi lokal ke kawasan nasional atau internasional," ujar Fadilah saat memberikan paparan kepada sejumlah jurnalis dalam kunjungan media ke Berau, Kalimantan Timur, Selasa (10/6) malam.

Fadilah mengungkapkan bahwa wilayah perbatasan dahulu sering kali dipandang sebagai halaman belakang. Pada sekitar tahun 2016, keluhan mengenai sinyal roaming asing yang lebih kuat dibandingkan sinyal operator seluler Indonesia masih sering terdengar di kawasan seperti Nunukan atau Atambua.

"Karena pada saat itu, orientasi kita hanya menjaga kedaulatan secara fisik di lokasi-lokasi terluar dan perbatasan Indonesia. Kemudian itu berubah, sekarang kita sudah masuk ke paradigma baru yang menjadikan perbatasan sekaligus sebagai beranda ekonomi," lanjutnya.

BAKTI Komdigi mengemban tugas khusus untuk menyediakan akses telekomunikasi dan internet di zona yang tidak bernilai komersial bagi sektor swasta. Prioritas proyek diarahkan ke wilayah 3T yang memiliki kendala geografis berat dan keterbatasan sarana pendukung.

Sejauh ini, lembaga tersebut telah mengaktifkan lebih dari 31 ribu titik akses internet pada berbagai fasilitas publik, termasuk sekolah, puskesmas, dan kantor desa. Ribuan menara BTS 4G juga telah didirikan untuk menjangkau titik pemukiman yang minim jangkauan sinyal.

Pemanfaatan Satelit Republik Indonesia (SATRIA-1) menjadi salah satu pendorong utama dalam pemerataan jaringan ini. Pengoperasian satelit multifungsi tersebut membuka akses internet untuk area terpencil yang tidak dapat dijangkau oleh infrastruktur jaringan terestrial.