Aung San Suu Kyi Bertemu ICRC di Naypyidaw Myanmar

Mantan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi mengadakan pertemuan dengan perwakilan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) Arnaud de Baecque pada Senin (3/8) di ibu kota Naypyidaw, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Pertemuan ini memublikasikan kontak pertama Suu Kyi dengan pihak luar sejak kudeta militer pada Februari 2021.

Pemerintah Myanmar yang didukung militer mengumumkan dialog tersebut secara resmi dengan membagikan empat foto dokumen. Dua gambar menampilkan Suu Kyi berbincang dengan De Baecque di ruangan berperabot minim, sementara dua foto lain memperlihatkan dirinya memotong kue ulang tahun bertuliskan "Happy Birthday Aunty Suu" yang diperkirakan diambil saat usianya menginjak 81 tahun pada Juni lalu.

Meskipun waktu dan lokasi pasti belum diverifikasi secara independen, kantor berita AFP melaporkan tidak ada petunjuk rekayasa pada foto-foto tersebut. Suu Kyi yang kini menjalani masa hukuman 27 tahun penjara telah dipindahkan ke tahanan rumah setelah mendapat pengurangan hukuman seperenam melalui program amnesti pada akhir April.

Langkah diplomatik ini berlangsung beberapa hari sebelum agenda kunjungan Presiden Myanmar Min Aung Hlaing ke Thailand. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari safari diplomasinya ke sejumlah negara seperti India, Cina, dan Laos untuk memperbaiki hubungan internasional serta mendekati ASEAN.

Analis independen David Mathieson memberikan pandangannya terkait diplomasi yang dijalankan pemerintah militer Myanmar dalam menggalang dukungan kawasan.

"Ia ingin dipandang sebagai anggota ASEAN yang bertanggung jawab, tetapi pada saat yang sama justru menolak konsensus lima poin ASEAN," kata Mathieson, Analis Independen Myanmar.

Respons lain muncul dari pihak pemerintah Thailand melalui pejabat kementerian luar negerinya yang memantau perkembangan situasi di negara tetangga tersebut.

"mengambil langkah-langkah positif berikutnya menuju perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan di Myanmar," kata Sihasak Phuangketkeow, Menteri Luar Negeri Thailand.

Namun, gelombang kritik dilayangkan oleh organisasi masyarakat sipil terhadap sambutan diplomatik dari pemerintah Thailand atas rencana kedatangan pemimpin junta militer.

"Min Aung Hlaing harus dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukannya, bukan diberi legitimasi palsu," kata kelompok Justice For Myanmar, Kelompok Aktivis.

Hingga saat ini, pihak ICRC belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan konfirmasi mengenai jalannya pertemuan tersebut.