Aturan Visa AS Ancam Ribuan Suporter Piala Dunia 2026

Ribuan suporter dari berbagai negara peserta Piala Dunia 2026 menghadapi ancaman gagal menyaksikan turnamen secara langsung akibat pengetatan aturan dan tingginya tingkat penolakan visa oleh pemerintah Amerika Serikat pada Jumat (12/6/2026).

Masalah pengetatan perjalanan ini terungkap melalui analisis BBC World Service yang dilansir dari Detik Travel. Hasil analisis menunjukkan bahwa lebih dari seperempat negara peserta terhambat oleh aturan birokrasi tersebut.

Berdasarkan data Departemen Luar Negeri AS, angka penolakan visa untuk warga dari 11 negara kontestan bahkan menembus lebih dari 40 persen, termasuk negara seperti Aljazair, Senegal, Ghana, Iran, Yordania, dan Republik Demokratik Kongo.

Salah satu pendukung timnas Irak, Abdulla Adnan, menjadi korban dari kebijakan ini setelah gagal mendapatkan visa meski telah membeli tiket pertandingan segera setelah negaranya dipastikan lolos.

"Pergi ke pertandingan, berada di stadion, bersama kerumunan suporter, bersorak, dan melihat tim saya bermain adalah hal yang sangat berarti bagi saya. Tidak ada perasaan lain yang bisa menandinginya," kata Adnan dilansir dari BBC, Jumat (12/6/2026).

Layanan visa AS di Irak sendiri dihentikan sementara karena alasan keamanan kawasan. Adnan yang telah merogoh kocek hingga USD 1.800 atau sekitar Rp 32 juta akhirnya menyerah setelah permohonannya di Yordania juga ditolak karena status kewarganegaraan.

Kekecewaan serupa melanda suporter dari negara Afrika lain seperti Pantai Gading dan Senegal. Perwakilan Komite Nasional Pendukung Timnas Pantai Gading, Julien Kouadio Adonis, melayangkan kritik tajam terhadap kebijakan yang dinilai diskriminatif ini.

"Ini adalah bentuk segregasi yang tidak berani disebutkan secara terang-terangan, tetapi buktinya ada. Tidak ada negara Eropa yang menghadapi pembatasan seperti ini. Mengapa Afrika?" kata dia.

Adonis menambahkan bahwa organisasinya membatalkan pengiriman rombongan suporter ke AS. Ia berpendapat negara yang membatasi kehadiran pendukung semestinya tidak diberikan hak menjadi tuan rumah turnamen sepak bola akbar tersebut.

"Sepakbola adalah sebuah pertunjukan, dan pertunjukan membutuhkan penonton," kata Andonis.

Keluhan mengenai sulitnya menembus restriksi dokumen ini juga diutarakan oleh Ketua Asosiasi Suporter Yordania, Abu Kass, yang ikut menerima penolakan berkas permohonan.

"Dalam tiga hingga empat bulan terakhir, banyak permohonan ditolak. Jika ketua asosiasi suporter saja ditolak, lalu siapa yang akan diterima?," kata Kass.

Pihak praktisi hukum imigrasi, Celine Atallah, menjelaskan bahwa keberadaan fasilitas FIFA Pass bagi pemilik tiket pertandingan tidak menjadi jaminan mutlak kelulusan dokumen.

"FIFA bisa menjual tiket, tetapi pemerintah AS yang menentukan siapa yang mendapatkan visa," ujar Atallah.

Merespons gelombang protes tersebut, Departemen Luar Negeri AS menyatakan komitmen mereka untuk tetap menyambut para pelancong global. Meski demikian, otoritas penegak hukum menegaskan proses penyaringan ketat tetap diberlakukan demi proteksi dan keamanan nasional.