AS Masukkan Alibaba dan BYD ke Daftar Pendukung Militer China

Share

Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) memasukkan sejumlah perusahaan raksasa asal China termasuk Alibaba Group Holding Ltd., Baidu Inc., dan BYD Co. ke dalam daftar hitam karena dituduh mendukung militer negara tersebut pada Senin, 9 Juni 2026.

Langkah ini memperkuat keputusan Washington yang mencap perusahaan-perusahaan unggulan Tiongkok tersebut sebagai ancaman bagi keamanan nasional AS, sebagaimana dilansir dari Bloombergtechnoz.

Penetapan dalam daftar 1260H ini juga menyasar raksasa teknologi Tencent Holdings Ltd. yang sudah ditambahkan sejak 2025, serta produsen kendaraan listrik terkemuka BYD.

Daftar terbaru ini turut memasukkan kembali dua produsen chip memori asal China, yaitu ChangXin Memory Technologies Inc. (CXMT) dan Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC).

Meskipun tidak memiliki konsekuensi hukum langsung yang signifikan, Pentagon menggunakan daftar ini untuk membatasi ruang gerak perusahaan tersebut dalam bermitra dengan militer AS atau menerima dana penelitian.

Penetapan ini juga memicu penurunan harga American depositary receipts (ADR) Alibaba sebesar 1% menjadi $119,84, ADR Baidu turun 2,1% menjadi $119,14, dan ADR BYD melemah 0,7% di bursa New York.

Hingga saat ini, belum ada perusahaan yang memberikan komentar saat dihubungi, meskipun sebelumnya mereka konsisten menolak klaim AS terkait dukungan terhadap militer China.

Pemerintah China melalui juru bicara kedutaan di Washington, Liu Pengyu, mendesak AS untuk segera memperbaiki praktik keliru tersebut.

"China mendesak AS untuk segera memperbaiki praktik-praktik salahnya dan menyediakan lingkungan bisnis yang adil, jujur, dan tidak diskriminatif bagi perusahaan-perusahaan Tiongkok." kata Liu Pengyu, Juru Bicara Kedutaan Besar China.

Daftar ini dirilis kurang dari sebulan setelah pertemuan Presiden Donald Trump dengan Xi Jinping di Beijing yang gagal meredakan ketegangan seputar teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI).

Peneliti senior wilayah China di Foundation for Defense of Democracies, Craig Singleton, menilai langkah Pentagon ini menunjukkan bahwa persaingan kedua negara tetap berlanjut pasca-KTT.

“Daftar perusahaan militer China yang diterbitkan ulang oleh Pentagon berfungsi sebagai penyeimbang realitas pasca-KTT.” kata Craig Singleton, Peneliti Senior Foundation for Defense of Democracies.

Ia menambahkan bahwa pertemuan kedua pemimpin negara tersebut tidak serta-merta menghentikan rivalitas yang ada.

“Pertemuan Xi-Trump tidak menghentikan persaingan; pertemuan itu justru memperjelas di mana persaingan akan terus berlanjut,” kata Craig Singleton, Peneliti Senior Foundation for Defense of Democracies.

Pentagon menyatakan entitas yang masuk daftar memenuhi syarat sebagai perusahaan militer China yang beroperasi langsung atau tidak langsung di AS dalam menyediakan layanan komersial, manufaktur, produksi, atau ekspor.

Mantan pejabat senior Gedung Putih era Trump yang kini menjadi lobi untuk Tencent, John McEntee, mengkritik keras kebijakan perluasan daftar tersebut karena dinilai tidak logis.

“Dengan memperluas daftar tersebut ke perusahaan mobil Tiongkok seperti BYD dan NIO, mereka justru memperlihatkan betapa konyolnya alasan yang dikemukakan. Menurut logika mereka, Ford dan GM seharusnya diklasifikasikan sebagai perusahaan militer Amerika,” kata John McEntee, Mantan Pejabat Senior Gedung Putih.

Di sisi lain, pembaruan ini juga menambah TP-Link Technologies Co. Ltd. yang berbasis di China, bukan TP-Link Systems Inc. yang berkantor pusat di AS.

Pihak TP-Link Systems Inc. menegaskan bahwa status mereka sebagai perusahaan berbasis di AS membuat mereka tidak tunduk pada aturan atau pembatasan tersebut.

“Sebagai perusahaan berbasis di AS yang didirikan di California, TP-Link Systems Inc. tidak tunduk pada pengumuman ini atau pembatasan yang terkait,” kata Juru Bicara TP-Link Systems Inc.

Follow publika.id on Google News Follow
Editors Team
nadia-fitria-ramadhani
Author