KPK Deteksi Keberadaan Silmy Karim di Jakarta dan Minta Serahkan Diri

Komisi Pemberantasan Korupsi mendeteksi keberadaan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim di wilayah Jakarta dan sekitarnya serta mengimbau yang bersangkutan untuk menyerahkan diri pada Rabu (3/6/2026).

Pencarian ini merupakan bagian dari operasi tangkap tangan yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Barat.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa tim penyidik masih membutuhkan keterangan dari Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mendalami perkara tersebut.

"Informasi terakhir yang kami dapatkan, keberadaan SK (Silmy Karim) ada di Jakarta dan sekitarnya. Untuk itu kami mengimbau agar yang bersangkutan juga bisa kooperatif sehingga dapat membantu dalam proses penanganan perkara ini," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026).

KPK menegaskan komitmennya untuk terus menelusuri informasi mengenai keberadaan para pihak yang terkait demi kelancaran penyidikan kasus dugaan suap ini.

"Kita masih akan menelusuri terkait dengan informasi itu, sehingga tim tentunya kemudian membutuhkan kehadiran dan juga keterangan dari yang bersangkutan. Oleh karena itu, kami juga mengimbau agar yang bersangkutan juga bisa kooperatif ya, barangkali bisa menyerahkan diri ke KPK sehingga bisa membantu proses penanganan perkara ini," ungkap Budi.

Penyelidikan intensif masih berjalan seiring dengan rangkaian operasi senyap yang digelar di wilayah Jakarta Barat.

"Tim masih terus melakukan pencarian. Benar, masih dalam rangkaian peristiwa tangkap tangan di Jakbar," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat kepada wartawan, Rabu (3/6/2026).

Pihak kelembagaan KPK mengingatkan agar seluruh pihak tidak menghambat proses hukum yang sedang berjalan.

"KPK meminta agar para pihak dapat kooperatif," ujarnya.

Berdasarkan laporan dari detikcom, operasi senyap ini digelar di tiga wilayah berbeda, yaitu Jakarta Barat, Jawa Barat, dan Bali, dengan mengamankan belasan orang termasuk Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat.

Petugas juga menyita barang bukti berupa mobil, motor, uang tunai valuta asing, serta logam mulia terkait dugaan suap pengurusan izin tinggal warga negara asing.

Merespons penindakan tersebut, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan dukungannya terhadap langkah penegakan hukum oleh KPK.

"Kita hormati proses hukum yang berjalan, arahan kita jelas," kata Agus.