DPR Minta Pemerintah Inventarisasi Sekolah Terdampak Gempa NTT

Komisi X DPR RI mencatat sekitar 400 sekolah terdampak gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) dan sekitarnya. DPR pun meminta pemerintah segera mendata tingkat kerusakan fasilitas pendidikan tersebut, sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Rabu (19/8/2026).

Pendataan tersebut dihimpun dari kementerian terkait serta pemerintah daerah setempat. DPR terus berkoordinasi agar proses klasifikasi kondisi bangunan dapat dilakukan secara rinci.

"Ya, per hari ini kami sudah menerima data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentunya serta dari Pemerintah Daerah kurang lebih sekolah yang terdampak itu 400 sekolah kurang lebih per hari ini. Ini masih terus berkembang karena kami meminta untuk diklasifikasikan rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan," kata Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dampak bencana dilaporkan meluas hingga ke wilayah luar NTT, termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB). Daerah terdekat seperti Kabupaten Bima dan Kota Bima turut merasakan guncangan bencana tersebut.

"Nah saya rasa ini masih terus berkembang karena dampak gempa ini ternyata tidak hanya di Nusa Tenggara Timur, ada sebagian Nusa Tenggara Barat terutama di Kabupaten Bima, kemudian Kota Bima yang mengalami dampak dari terjadinya gempa NTT beberapa waktu yang lalu," ungkap Lalu.

Guna memastikan aktivitas belajar tetap berjalan, opsi penyediaan tempat pembelajaran sementara mulai dirancang. Pemerintah didorong untuk menyesuaikan fasilitas tersebut dengan tingkat kerusakan di lapangan.

"Nah jumlah sekolah daruratnya ya tentu menyesuaikan. Kalau ternyata sekolah existing-nya masih bisa dilakukan ya tentu diinventarisir, tetapi lagi-lagi bahwa kami menyarankan agar belajar di sekolah darurat terlebih dahulu. Apakah nanti disiapkan berupa tenda atau ditempatkan di sekolah yang memang tidak terdampak oleh gempa tersebut," sebut Lalu.