KPK Cari Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Terkait OTT Jakarta Barat

Komisi Pemberantasan Korupsi mencari Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim terkait operasi tangkap tangan di Kantor Imigrasi Jakarta Barat pada Rabu (3/6/2026). Pencarian ini menjadi bagian dari pengembangan penangkapan dugaan kasus korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing.

Pengejaran terhadap Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut dikonfirmasi oleh pihak lembaga antirasuah. Dilansir dari Detikcom, penangkapan ini diduga kuat berkaitan dengan perkara dugaan korupsi di lingkungan imigrasi.

"Tim masih terus melakukan pencarian. Benar, masih dalam rangkaian peristiwa tangkap tangan di Jakbar," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat kepada wartawan, Rabu (3/6/2026).

Pihak lembaga antirasuah tersebut menginginkan agar semua pihak yang terkait dapat bersikap kooperatif selama proses penyelidikan berlangsung. Juru bicara lembaga tersebut belum memberikan perincian mengenai keterkaitan spesifik sang wakil menteri dalam operasi itu.

"KPK meminta agar para pihak dapat kooperatif," ujarnya.

Pimpinan lembaga antirasuah juga telah membenarkan adanya tindakan hukum intensif di wilayah administratif Jakarta Barat tersebut. Operasi ini menyasar pejabat di Kantor Imigrasi Jakarta Barat.

"Benar," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto ketika dimintai konfirmasi, Rabu (3/6).

Merespons tindakan hukum tersebut, pimpinan kementerian terkait menyatakan telah mendapatkan informasi mengenai operasi penangkapan jajarannya. Pihak kementerian menegaskan komitmennya untuk mengikuti seluruh regulasi hukum.

"Kita hormati proses hukum yang berjalan, arahan kita jelas," kata Agus.

Operasi penangkapan ini dilangsungkan secara serentak di wilayah Jakarta Barat, Jawa Barat, dan Bali. Sebanyak belasan orang diamankan oleh petugas, termasuk Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat.

Petugas di lapangan juga menyita sejumlah barang bukti yang meliputi mobil, sepeda motor, uang tunai dalam pecahan mata uang asing, serta logam mulia berupa emas. Kasus ini diduga berhubungan dengan penyuapan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia, yang detail konstruksinya akan dipaparkan saat konferensi pers.