Komisi VII DPR Kritik Menteri Pariwisata Terkait Anggaran dan Kunjungan Kerja

Komisi VII DPR RI melayangkan kritik tajam kepada Menteri Pariwisata (Menpar) Republik Indonesia, Widiyanti Putri Wardhana, dalam rapat kerja yang berlangsung di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu (3/6/2026).

Kritik tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, serta sejumlah anggota komisi, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Sorotan pertama muncul ketika Saleh memprotes sikap Menpar yang tidak menyapa dirinya saat baru tiba di ruang rapat kerja.

"Terima kasih sudah hadir semua, ini karena Bu Menteri mau pergi duluan, makanya saya mau bicara takutnya saya nggak sempat bicara gitu karena saya pas masuk tadi tidak disapa," kata Saleh Partaonan Daulay, Ketua Komisi VII DPR RI.

Politisi PAN tersebut merasa tidak terima karena Menpar justru menyapa anggota Komisi VII DPR RI lainnya yang hadir, termasuk Lamhot Sinaga.

"Yang disapa malah Pak Lamhot, jadi begitu Pak Lamhot masuk 'Selamat datang Pak Lamhot', jadi saya pas datang tadi padahal saya terlambatnya 3 menit 4 menit lah, tidak begitu lama kan, disapa pun nggak, jadi saya pikir apa salah saya sama Bu Menteri," ucap Saleh Partaonan Daulay, Ketua Komisi VII DPR RI.

Saleh kemudian mengaitkan respons spontannya tersebut dengan latar belakang daerah asalnya yang terbiasa berbicara apa adanya.

"Jadi biasa lah, kalau orang Medan kan terus terang Pak, ya kan, apa adanya gitu, bukan ada apanya, tapi memang apa adanya saja, itu lah yang saya rasakan," lanjut Saleh Partaonan Daulay, Ketua Komisi VII DPR RI.

Selain masalah tegur sapa, Saleh menyoroti ketimpangan penyerapan anggaran hampir Rp 450 miliar di antara kedeputian Kementerian Pariwisata.

"Maka begitu kita lihat di kedeputian lain anggarannya jadi kecil, kemarin ada yang Rp 18 miliar atau Rp 20 miliar, jadi begitu sudah pertengahan tahun habis anggarannya. Jadi ini kita di pertengahan tahun akhirnya mereka seakan-akan yang di kedeputian itu udah akhir tahun kamu nggak usah kerja lagi, ya udah datang ngantor, dan kita tidak tahu apa yang dikerjakan di sana, jadi ini penting yang dibahas ini," ucap Saleh Partaonan Daulay, Ketua Komisi VII DPR RI.

Masalah lain yang diangkat adalah fenomena lonjakan turis asing dari Singapura dan Malaysia yang berbelanja di Indonesia akibat penurunan nilai tukar rupiah.

"Banyak orang dari Singapura dan Malaysia yang ke Batam untuk belanja wisata atau wisata belanja, atau apa lah namanya, sekarang malah sudah ke Jakarta, isunya sudah pindah ke Jakarta, besok lusa mungkin ke Bandung ke mana, yang mereka lakukan apa? Menikmati kenaikan selisih kurs ya kan, sekarang kalau nggak salah (SGD 1) sudah Rp 14 ribuan ya, sudah mendekati lah, 1 SGD, saya dengar gitu," cecar Saleh Partaonan Daulay, Ketua Komisi VII DPR RI.

Kondisi ini dinilai menguntungkan para pedagang lokal, namun di sisi lain menimbulkan dilema bagi tatanan ekonomi fundamental Indonesia.

"Nah kalau itu terjadi sekarang pertanyaannya, itu kan menggembirakan sebetulnya Ibu Menteri, menggembirakan, karena pedagang pedagang kita itu barang kita laku, banyak pula habis, orang beli belanja banyak, tetapi pada sisi lain, ini belum tentu menggembirakan untuk tatanan ekonomi kita secara fundamental, kan berarti kita di mana posisinya. Apa kita senang mereka datang untuk wisata dan belanja, atau kita mempertahankan ini supaya fondasi ekonomi kita makin kuat, kalau kita mau berdiri di tengah bagaimana posisi Indonesia di situ? Gimana cara atasinya itu? Karena pasti ada positif negatif Indonesia berada pada posisi itu," lanjut Saleh Partaonan Daulay, Ketua Komisi VII DPR RI.

Saleh juga mempertanyakan efektivitas kunjungan kerja Menpar ke berbagai daerah terhadap peningkatan pendapatan negara.

"Tapi itu bagus saja itu kunjungan sebetulnya, kami senang, Ibu ke Sumbar pake baju-baju ini segala macem, saya nggak tahu kok postingan ibu itu langsung masuk aja ke HP saya, padahal saya nggak cari-cari, heran saya itu, nggak jadi saya juga heran kok ada aja, masuk, pindah ke kota mana, ada, sebetulnya kita senang. Tapi apa itu esensial untuk tingkatkan penghasilan negara?" tutur Saleh Partaonan Daulay, Ketua Komisi VII DPR RI.

Ia membandingkan sektor pariwisata yang menggunakan anggaran besar dengan kementerian lain, di mana pariwisata seharusnya mampu mengembalikan penghasilan negara.

"Kalau anggaran kegiatan kegiatan lain di kementerian lain, katakanlah pendidikan Bu, pendidikan itu habiskan anggaran, bangun sekolah, bener nggak? Beli buku, laptop, komputer, apa lagi tuh, kursi dan seterusnya. Kesehatan, habiskan duit, apapun kegiatan di kementerian lain rata-rata habiskan uang. Nah di Pariwisata ini habis duit tapi saat yang sama potensi kembalikan uang itu untuk kita ada," lanjut Saleh Partaonan Daulay, Ketua Komisi VII DPR RI.

Kritik berikutnya datang dari anggota Komisi VII DPR RI, Putra Nababan, yang mempertanyakan kelayakan pendalaman rapat tanpa kehadiran menteri, mengingat Menpar berencana meninggalkan ruangan lebih awal.

"Ibu izin saya tertarik yang disampaikan Pak Ketua, rasanya memang pedih tidak disapa oleh Ibu Menteri, tapi karena Pak Ketua punya empati, lalu apakah layak kalau kita lakukan pendalaman tidak ada menterinya? Ini saya tanya, kita hormati cabang eksekutif, iya mau konsolidasi tapi kita cabang legislatif, punya hak konstitusional yang sama ketika bertanya dengan mitra atau mendalami, mohon kebijakan pimpinan dalam hal ini, karena pendalaman kita juga agak dalam," tutur Putra Nababan, Anggota Komisi VII DPR RI.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana memberikan tanggapan dengan menyatakan telah mencatat seluruh masukan dan akan menjawabnya pada rapat berikutnya.

"Bapak Ibu pimpinan saya terima kasih atas semua masukan dan dukungannya, saya telah catat semua poin yang ada, saya yakin ibu wamen nanti dapat menjawab, dan kami tentu akan menjawab juga di rapat berikutnya yang direncanakan tanggal 17 Juni untuk bahas anggaran tahun 2027, tapi juga bisa sambung kembali pertanyaan-pertanyaan dari bapak ibu sekalian," ujar Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Pariwisata.

Widiyanti kemudian meminta izin kepada seluruh pimpinan dan anggota komisi untuk meninggalkan ruangan rapat lebih awal karena memiliki agenda penting lain.

"Saya akan catat, dan telah kami serap, dan kami mohon izin bapak ibu sekalian untuk meninggalkan ruangan, terima kasih," imbuh Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Pariwisata.