Pemerintah Tahan Harga Pertamax di Tengah Selisih Keekonomian

Pemerintah menahan harga jual bahan bakar minyak nonsubsidi jenis Pertamax pada level Rp12.300 per liter hingga Juni 2026 meskipun nilai keekonomiannya ditaksir menyentuh Rp16.427 per liter. Kebijakan ini memicu konsekuensi finansial yang besar bagi anggaran negara.

Kebutuhan dana untuk menanggung selisih harga jual bensin RON 92 milik PT Pertamina (Persero) tersebut kini diperkirakan mencapai Rp2,2 triliun hingga Rp2,3 triliun per bulan, sebagaimana dilansir dari Bloomberg Technoz. Penilaian ini didasarkan pada pergerakan indikator makroekonomi global.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memaparkan bahwa kalkulasi tersebut mengacu pada penurunan harga minyak mentah acuan dunia yang berada di bawah US$100 per barel. Selain itu, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terpantau stabil di atas Rp17.000.

"Untuk Pertamax RON 92, nilai keekonomiannya kemungkinan berada di sekitar Rp16.427/liter. Rujukan sebelumnya menunjukkan bahwa pada skenario ICP US$100/bbl dan kurs Rp17.000/US$, harga keekonomian Pertamax bisa mencapai sekitar Rp17.800/liter," kata Josua ketika dihubungi, Selasa (2/6/2026).

Jika konsumsi rata-rata bulanan komoditas ini konsisten pada angka 565 juta liter, beban yang timbul akibat selisih harga akan menembus Rp2,3 triliun. Penahanan harga yang berlanjut hingga akhir tahun diproyeksikan Josua bakal mengakumulasi beban baru bagi korporasi atau negara.

"Angka ini masih indikatif karena volume realisasi Pertamax, harga MOPS, kurs rata-rata, pajak, biaya distribusi, dan margin badan usaha akan menentukan angka finalnya," tegas dia.

Langkah penyesuaian harga secara bertahap direkomendasikan jika depresiasi mata uang domestik terus berlanjut tanpa penguatan berarti. Opsi menaikkan harga Pertamax sebesar Rp500 hingga Rp1.000 per liter dinilai bisa menjadi jalan tengah guna memitigasi penumpukan beban finansial.

"Misalnya bertahap Rp500 sampai Rp1.000 per liter, agar beban tidak menumpuk terlalu besar," ungkap Josua.

Pada sisi operasional niaga, manajemen PT Pertamina Patra Niaga mengonfirmasi realisasi harga keekonomian produk RON 92 tersebut sebenarnya telah melewati angka Rp17.000 per liter sejak pertengahan kuartal kedua tahun ini. Namun, keputusan korporasi tetap mempertahankan harga jual eceran didasarkan atas koordinasi bersama lintas sektoral.

"Ya, kurang lebih begitu kalau range hargannya [Pertamax di sekitar Rp17.000-an/liter]," kata Roberth ketika dihubungi, Selasa (12/5/2026).

Skema penanggulangan selisih nominal transaksi dijalankan melalui mekanisme dana talangan korporasi sebelum akhirnya dicairkan melalui anggaran kompensasi energi dari kas negara. Proses verifikasi serta kalkulasi besaran kompensasi dipastikan mengalir sesuai regulasi formal yang berlaku.

"Untuk selisih, karena harga ditahan setiap bulan, diberikan kompensasi dari pemerintah untuk selisihnya setelah pembahasan," tegas dia.

Kebijakan penahanan ini berdampak langsung pada postur APBN, di mana Kementerian Keuangan mencatat lonjakan belanja subsidi dan kompensasi energi hingga 266,5 persen secara tahunan menjadi Rp118,7 triliun pada kuartal pertama tahun ini. Angka tersebut merupakan bagian dari total pagu anggaran energi tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp381,3 triliun.