Habiburokhman Kritik Balik Dino Patti Djalal Soal Perjalanan Prabowo

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengkritik balik mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait intensitas perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (2/6/2026), dilansir dari Detikcom.

Kritik dari Dino dinilai tidak produktif, tidak berdasarkan informasi yang akurat, serta cenderung menjadi serangan politik yang sekadar mengolok-olok pemerintahan saat ini.

Habiburokhman yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR menegaskan bahwa diplomasi langsung oleh kepala negara sangat diperlukan di tengah situasi global yang penuh dengan ketidakpastian.

"Di era demokrasi dan keterbukaan, tentu kita senantiasa membuka diri terhadap kritik, termasuk dari mantan pejabat tinggi, seperti Dino Patti Djalal," kata Habiburokhman.

Pihaknya menyayangkan sikap Dino yang dinilai kurang etis sebagai mantan pejabat dalam menanggapi kinerja politik luar negeri pemerintah.

"Namun demikian, sebagai sesama anak bangsa, saya harus mengkritik balik Dino. Kritik beliau tidak produktif karena tidak berbasis info yang akurat, bahkan ada tendensi kritik beliau sebagai serangan politik yang membabi buta dan sekadar mengolok-olok pemerintahan Pak Prabowo," sambung Habiburokhman.

Kunjungan proaktif ke berbagai negara dipandang sebagai langkah penting untuk memperkuat posisi Indonesia, serupa dengan aksi diplomasi yang dilakukan oleh para pemimpin negara maju.

"Menurut kami, justru Presiden Prabowo harus sangat proaktif, baik menerima kunjungan maupun juga mengunjungi pemimpin negara lain," ujar Habiburokhman.

Ia juga menambahkan bahwa perbandingan kinerja antara mantan pejabat dan pejabat aktif berisiko memicu bumerang di mata publik.

"Sebagai mantan Wamenlu juga kurang etis jika Dino mengkritik kinerja politik luar negeri pemerintahan Prabowo," lanjut Habiburokhman.

Penilaian tersebut didasarkan pada tradisi politik di negara maju di mana mantan pejabat umumnya membatasi diri demi menghormati pejabat yang sedang bertugas.

"Di negara negara maju, mantan pejabat membatasi diri untuk mengkritik kinerja para penerus atau penggantinya. Hal tersebut didasarkan pada sikap menghormati orang yang sedang bekerja. Kritik mantan pejabat kepada penerusnya bahkan bisa menjadi bumerang jika publik membanding kinerja si mantan dengan yang sedang menjabat," tutur Habiburokhman.

Sebelumnya, Dino Patti Djalal menyampaikan keberatan melalui unggahan video di media sosial pada Sabtu (30/5) mengenai frekuensi perjalanan internasional Presiden Prabowo yang dianggap terlalu tinggi dan menghabiskan anggaran besar.

"Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Semenjak menjabat menjadi Presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan beliau di luar negeri dan tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran. Dan sangat tidak mungkin dalam 18 bulan ke depan, Presiden Prabowo terus melakukan kunjungan internasional dalam frekuensi yang sama tingginya," kata Dino.

Dino merinci komponen pembiayaan besar yang timbul dari perjalanan tersebut, mulai dari biaya tim pendahulu, pesawat, akomodasi logistik, protokol pengamanan, hingga uang harian delegasi yang diklaim mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah untuk satu kali perjalanan.