Pemerintah Dorong Reformasi Pasar Modal demi Kepercayaan Investor

Pemerintah Indonesia mengawal reformasi pasar modal melalui serangkaian kebijakan konkret guna menjaga kredibilitas dan memacu masuknya modal asing di tengah ketidakpastian ekonomi global. Langkah strategis tersebut dipaparkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di hadapan para investor global serta pengelola aset terkemuka di Singapura pada Kamis (21/5/2026).

Dilansir dari Detik Finance via pojokpapua.id, kunjungan ini dipicu oleh kekhawatiran pelaku pasar terhadap volatilitas domestik akibat pergerakan nilai tukar, tingginya suku bunga, serta arus modal keluar karena tensi geopolitik. Menanggapi situasi tersebut, pemerintah menyajikan data ketahanan ekonomi nasional yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,61 persen dengan tingkat inflasi terkendali pada level 2,4 persen.

"Dari diskusi kami hari ini, memang ada kekhawatiran mengenai volatilitas pasar, mulai dari fluktuasi nilai tukar, hingga arus modal akibat tingginya suku bunga dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah," sebut Luhut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Di hadapan para penanam modal, Luhut menegaskan komitmen penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga defisit anggaran tetap berada di bawah batas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Kredibilitas fiskal adalah aset berharga yang tidak akan kami pertaruhkan," tegas Luhut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Sebagai bagian dari langkah antisipasi, DEN juga telah menyiapkan simulasi mitigasi risiko apabila harga minyak dunia menembus angka US$ 100 per barel beserta rekomendasi stimulus ekonomi untuk Presiden.

"Saya memandang kepercayaan dan kepastian sama pentingnya dengan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Kendati penerapan di lapangan tidak selalu mudah, arah kebijakan bangsa sudah sangat jelas: ekonomi yang lebih kompetitif, transparan, dan efisien. Dengan eksekusi yang kuat, peluang investasi jangka panjang di Indonesia tetap masih menjanjikan," pungkas Luhut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Upaya pembenahan internal juga terus bergulir melalui sinergi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan rilis cetro.or.id, lembaga indeks global MSCI menyatakan harapan besar terhadap pemeliharaan integritas pasar modal Indonesia, terutama saat pelaku pasar menggunakan indikator harga emas 24 karat sebagai referensi volatilitas global.

Langkah konkret reformasi ini mencakup penaikan batas minimum kepemilikan saham publik (free float) menjadi 15 persen bagi perusahaan tercatat demi memperluas basis pemegang saham dan meningkatkan likuiditas. Selain itu, BEI memperkuat transparansi dengan menampilkan identitas investor yang memiliki lebih dari 1 persen saham serta merilis daftar saham dengan tingkat konsentrasi kepemilikan tinggi (HSC).

Klasifikasi investor kini diperluas dari 9 tipe menjadi 39 tipe dan subtipe menggunakan analitik berbasis Array untuk memantau dinamika kepemilikan secara granular. Penguatan pengawasan turut didorong memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) oleh OJK, sementara efisiensi anggaran dilakukan lewat transformasi teknologi GovTech guna mengubah skema subsidi energi menjadi bantuan tunai langsung.

Saat ini, pemerintah sedang mematangkan ekosistem Indonesia Financial Center (IFC) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pusat keuangan ini dirancang untuk menawarkan kemudahan operasional dan kepastian hukum inklusif yang setara dengan pusat keuangan global.