IMF Peringatkan Dampak Buruk Subsidi Energi dan Pangan Berlebihan

Dana Moneter Internasional (IMF) mengingatkan pemerintah di berbagai negara pada Rabu (20/5/2026) agar tidak gegabah merespons lonjakan harga energi dan pangan global demi mencegah pembengkakan anggaran fiskal.

Guncangan harga komoditas saat ini dilaporkan mengganggu keberlangsungan usaha kecil, mempersempit ruang anggaran pemerintah, serta memukul rumah tangga rentan. IMF menilai kebijakan menahan harga melalui subsidi besar-besaran atau pembatasan harga menyeluruh justru memperburuk inflasi dan menghambat penyesuaian ekonomi.

Lembaga tersebut menyarankan agar kenaikan harga global tetap diteruskan ke pasar domestik secara transparan. Langkah ini bertujuan memberi sinyal harga yang akurat bagi masyarakat dan pelaku usaha agar dapat menyesuaikan konsumsi energi secara mandiri.

"Biarkan harga energi domestik mencerminkan biaya internasional," tulis IMF dalam laporan terbarunya.

Pemerintah diimbau untuk tetap memberikan perlindungan khusus kepada kelompok masyarakat yang paling rentan terdampak lonjakan harga. Namun, skema bantuan fiskal tersebut disarankan berbentuk dukungan temporer dengan target sasaran yang sangat spesifik.

"Lindungi rumah tangga rentan dengan dukungan sementara yang tepat sasaran," ungkap IMF.

Metode penyaluran bantuan tunai langsung dinilai jauh lebih efektif dibandingkan subsidi umum yang kerap salah sasaran karena dinikmati oleh kelompok berpenghasilan tinggi. Kebijakan subsidi luas juga memperburuk posisi keuangan negara di tengah tingginya beban utang global dan kenaikan biaya bunga.

Penerapan kontrol atau pembatasan harga energi dan pangan yang terlalu rendah juga dinilai berisiko mengurangi pasokan serta memicu kelangkaan barang. Selain itu, kebijakan harga murah buatan dapat menurunkan insentif investasi di sektor energi alternatif dan efisiensi energi.

"Subsidi umum dan pembatasan harga hanya diterapkan untuk guncangan yang benar-benar luar biasa," ungkap IMF.

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang menghadapi tekanan biaya operasional juga disarankan menerima intervensi yang lebih terukur. Penyelamatan dunia usaha disarankan melalui penyediaan likuiditas untuk menghindari distorsi pasar yang lebih besar.

"Dukung usaha kecil yang layak dengan likuiditas, bukan pengendalian harga," tulis IMF.

Di sisi lain, lonjakan harga energi global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik diproyeksikan memicu efek berantai terhadap inflasi pangan dan biaya transportasi. Tekanan ini berpotensi mendorong perlambatan ekonomi dunia secara signifikan.

Juru bicara IMF Julie Kozack menjelaskan bahwa harga minyak yang menembus 100 dollar AS per barrel berpotensi membawa ekonomi global menuju skenario yang lebih buruk, di mana pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini diperkirakan turun menjadi 2,5 persen dari posisi 3,4 persen pada 2025.

Negara berkembang menjadi kelompok paling rentan karena keterbatasan ruang fiskal dan ketergantungan yang tinggi terhadap impor pangan serta energi. Saat ini, sejumlah negara dilaporkan mulai menjalin komunikasi dengan IMF untuk menghadapi gejolak tersebut.

"Saat ini banyak negara lebih mencari panduan kebijakan daripada bantuan keuangan langsung," kata Kozack seperti dikutip dari Reuters.

IMF memproyeksikan hingga 12 negara akan membutuhkan dukungan dana pembiayaan darurat berkisar antara 20 miliar dollar AS hingga 50 miliar dollar AS akibat tekanan harga global yang terus berlangsung.