Iran Kecam Klaim Trump Soal Selat Hormuz Sebagai Wilayah Baru AS

Pemerintah Iran mengecam keras klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut Selat Hormuz sebagai wilayah baru AS. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi menegaskan Teheran akan meluruskan sikap Washington terkait klaim di jalur perairan strategis tersebut.

Kecaman Teheran mencuat setelah Trump mengunggah peta di platform Truth Social yang menampilkan Selat Hormuz sebagai wilayah baru AS. Tindakan tersebut disertai ancaman untuk mengklaim kedaulatan atas jalur pelayaran energi vital dunia itu.

Gharibabadi menilai tindakan Pemimpin AS tersebut tidak berdasar dan memperingatkan konsekuensi atas klaim sepihak di kawasan Teluk.

"Sama seperti Trump yang menyebut Teluk Persia dengan nama yang tepat, khayalannya tentang Selat Hormuz akan segera dihilangkan, atau kami yang akan meluruskan orang delusional ini," kata Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi.

Ketegangan ini memuncak setelah kesepakatan penghentian operasi militer antara Washington dan Teheran kandas. Kesepakatan sementara yang ditandatangani pada Juni lalu dinyatakan berakhir oleh Trump pada 7 Juli, disusul penangguhan resmi oleh Iran sepekan kemudian.

Berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian, kedua negara semula memiliki batas waktu hingga Senin, 17 Agustus 2026, untuk merundingkan kesepakatan final terkait program nuklir.

Di tengah kebuntuan tersebut, Trump menegaskan posisi politik luar negerinya mengenai program nuklir Iran melalui platform media sosial milik pribadinya.

"Tujuan utamanya adalah — dan akan selalu demikian — bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir dalam bentuk atau cara apa pun," kata Presiden AS Donald Trump.

Selain menyasar Iran, Trump juga melemparkan ancaman militer kepada negara tetangga di kawasan Teluk yang dinilai menghambat diplomasi pelayaran komersial.

"Jika Oman menghalangi, kita akan membombardir mereka habis-habisan," kata Presiden AS Donald Trump.

Ancaman itu muncul saat Iran dan Oman sedang menggelar pembicaraan terpisah untuk memulihkan aktivitas pelayaran komersial di Selat Hormuz. Jalur vital tersebut menampung 20 persen pasokan minyak dan gas global sebelum konflik pecah pada akhir Februari.

Sementara itu, diplomasi tingkat tinggi juga dilakukan jajaran menteri AS untuk menjaga stabilitas jalur pasokan energi dunia tersebut.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menekankan pentingnya menjaga kebebasan pelayaran melalui Selat Hormuz saat berdiskusi dengan Penasihat Keamanan Nasional Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan pada Selasa.

Selain isu pelayaran, Rubio dan Tahnoon membahas koordinasi keamananan di Lebanon serta upaya menuntut pertanggungjawaban Iran dan kelompok proksinya atas rangkaian serangan di kawasan. Pertemuan berlangsung setelah UEA menangguhkan seluruh transaksi keuangan dan perdagangan dengan Iran menyusul peluncuran dua rudal balistik Teheran ke wilayah Teluk.