DPR Mendesak Kemenkeu Cairkan Anggaran Karhutla Rp290 Miliar

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak Kementerian Keuangan untuk segera mencairkan anggaran operasional pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan pada Rabu (19/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Pencairan dana sebesar Rp290.901.300.000 tersebut dinilai krusial guna menunjang kerja pemadaman api di lapangan. Selain itu, penegakan hukum secara tegas dan tanpa tebang pilih dituntut terhadap pihak yang memicu karhutla, mengingat dampaknya telah melumpuhkan aktivitas warga hingga memicu asap lintas batas ke Singapura.

"Kami mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran sebesar Rp 290.901.300.000 (miliar) untuk operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan," ujar Daniel kepada wartawan, Rabu (19/8/2026).

Keterbatasan sarana pemadaman dinilai menjadi penghambat utama petugas saat menjinakkan kobaran api yang meluas.

"Anggaran ini sangat mendesak agar upaya pemadaman di lapangan tidak lagi terkendala keterbatasan sumber daya," lanjut Daniel, Ketua DPP PKB.

Dampak buruk kabut asap memicu penghentian sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak. Guna memangkas birokrasi, penanganan bencana dianjurkan agar dipusatkan pada satu instansi saja, yakni Kementerian Kehutanan.

"Kebakaran sudah menjalar ke mana-mana. Panjangnya rapat koordinasi justru menyebabkan lambatnya penanganan. Cukup satu lembaga yang ditunjuk sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih efisien dan cepat," jelas Daniel.

Strategi penanggulangan darat dan udara juga disuarakan agar dioptimalkan secara bersamaan pada area rawan, khususnya lahan gambut yang berada dekat kawasan objek vital publik.

"Kami mendesak pemerintah segera mengerahkan pasukan pemadaman secara masif dengan memperkuat operasi water bombing, serta menerjunkan tim darat gabungan dari Manggala Agni, BPBD, dan TNI/Polri yang difokuskan pada titik-titik api di lahan gambut yang berisiko menyebar ke kawasan sekitar bandara," ucap Daniel.

Keselamatan para personel lapangan menjadi perhatian mendasar melalui penyediaan perlengkapan pelindung yang memadai serta jaminan perlindungan kesehatan kerja.

"Selain itu, ia menekankan pentingnya kelengkapan alat pelindung diri (APD) bagi seluruh petugas pemadam di lapangan, mulai dari masker respirator standar, pemeriksaan kesehatan berkala, hingga skema kompensasi dan jaminan risiko kerja bagi personel yang terpapar asap dalam durasi lama."

Pemanfaatan teknologi rekayasa cuaca disarankan untuk segera direalisasikan melalui kolaborasi lintas lembaga sebelum puncak musim kemarau melanda.

"Kami juga mendorong percepatan operasi modifikasi cuaca melalui koordinasi intensif antara BNPB, BMKG, dan BRIN. Opsi ini perlu segera dieksekusi selagi masih ada potensi awan sebelum kondisi kemarau mencapai puncaknya," imbuh Daniel.