DPR Kirim Tim dan Relokasi Anggaran Gempa NTT

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memutuskan untuk menerjunkan tim pimpinan dan anggota parlemen ke Nusa Tenggara Timur (NTT) guna meninjau penanganan bencana gempa bumi magnitudo 7 yang merusak ribuan bangunan di wilayah tersebut, Selasa (18/8/2026). Langkah penanganan dampak bencana tersebut disampaikan langsung dalam rapat paripurna DPR RI yang digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, seperti dilansir dari Detikcom. Puluhan korban jiwa dilaporkan meninggal dunia akibat guncangan gempa yang terjadi pada Sabtu (16/8). "Kami sampaikan dukacita mendalam atas bencana gempa bumi di wilayah Provinsi NTT, sehingga para korban yang meninggal dunia mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan dapat ditangani segera," ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa pihak parlemen sebelumnya telah merespons cepat situasi darurat di daerah terdampak dengan mengirimkan utusan awal untuk memantau pelaksanaan fungsi pengawasan.

"DPR RI telah mengirim perwakilannya pada tanggal 16 Agustus ke NTT dan telah mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan serta mendorong pemerintah mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk segera menangani dampak dari bencana," jelas Sufmi Dasco Ahmad. Untuk mempercepat pemulihan pascabencana, lembaga legislatif ini kembali menjadwalkan peninjauan lanjutan pada Rabu (19/8) yang melibatkan sejumlah pejabat kementerian terkait, termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Diinformasikan pada esok hari, pimpinan DPR juga telah menugaskan beberapa pimpinan dan anggota DPR beserta menteri keuangan dan beberapa menteri terkait lainnya untuk berangkat ke NTT, untuk kemudian memberikan bantuan-bantuan serta mendorong relokasi anggaran yang dianggap perlu," tutur Sufmi Dasco Ahmad. Berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga Senin (17/8), pendataan sementara menunjukkan ribuan hunian warga serta ratusan sarana publik mengalami kerusakan fisik.

"Sampai dengan Senin kemarin jumlah rumah yang tercatat mengalami kerusakan ringan hingga berat mencapai 7.968 unit rumah," kata Kepala BPBD NTT Mahadin Sibarani. Pihak BPBD NTT menambahkan bahwa infrastruktur daerah turut terdampak dan data korban maupun kerusakan bangunan masih terus diperbarui seiring proses verifikasi faktual di lapangan. "Selain rumah warga, tercatat 744 fasilitas umum (fasum) dan infrastruktur mengalami kerusakan akibat gempa," ujar Mahadin Sibarani.