KPK Awasi Pelaksana Lapangan Proyek Pemprov DKI Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi mengawasi para pelaksana lapangan dalam proyek pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan anggaran. Komitmen tersebut disampaikan dalam acara Kampanye Antikorupsi di Sudirman, Jakarta, Minggu (16/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan bahwa pengawalan ini bertujuan agar seluruh program kerja pembangunan Pemprov DKI berjalan dengan baik, benar, serta penuh rasa tanggung jawab. Ia menyinggung kemungkinan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak mengetahui jika ada oknum pelaksana di lapangan yang berbuat curang.

"Kami hadir untuk mendukung program-program kerja dari Pemerintah Provinsi DKI agar proyek-proyek pembangunan semua dapat dilaksanakan dengan baik dan benar serta penuh rasa tanggung jawab," ujar Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK.

Langkah pengawasan ketat dilakukan guna meminimalkan potensi penyelewengan dalam pelaksanaan proyek-proyek Pemprov DKI Jakarta.

"Kami juga akan mengawal terus agar pembangunan itu tidak ada yang disalahgunakan oleh pelaksana-pelaksana di lapangan. Pak Gubernur tentunya mengharapkan yang terbaik, tapi tidak ditahu Pak Gub mungkin tidak tahu ada pelaksana-pelaksana yang tidak baik," jelas Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK.

Dalam kesempatan tersebut, Johanis turut meminta peran aktif masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan adanya indikasi pelanggaran wewenang pada proyek pembangunan daerah. Koordinasi cepat antara masyarakat, Pemprov DKI, dan KPK dinilai sangat penting untuk penindakan tegas.

"Oleh karena itu, kami mohon dukungan semua masyarakat yang ada agar setiap ada kegiatan pembangunan di Pemerintah DKI, tolong disampaikan kepada Pak Gubernur dan disampaikan juga pada kami agar kami dapat berkoordinasi dengan Pak Gubernur untuk kemudian mengambil tindakan tegas terhadap pelaku-pelaku yang menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya," ucap Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK.

Ia mengingatkan pentingnya menjaga anggaran daerah agar tidak disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

"Termasuk tentunya menyalahgunakan uang rakyat, khususnya uang rakyat dari Pemerintah DKI. Karena apa yang dipakai oleh Pemerintah DKI tidak lain adalah tentunya bersumber juga dari rakyat yang ada di Provinsi DKI," tutup Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK.