Prabowo Tegaskan Pertumbuhan Ekonomi Harus Entaskan Kelaparan

Capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal pertama tahun 2026 dinilai tidak menjadi tujuan akhir jika tidak memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat kelas bawah.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Dilansir dari detikcom, Kepala Negara menekankan bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan masuknya arus investasi asing tidak akan memiliki arti jika tidak mampu dirasakan oleh mayoritas rakyat Indonesia.

"Di hadapan majelis ini bagi saya pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan kita adalah kesejahteraan rakyat kita, pertumbuhan tinggi tidak bisa dinikmati oleh rakyat kita kebanyakan, tidak bermanfaat bagi kita," kata Prabowo.

Pemerintah menargetkan setiap penyerapan dana investasi yang masuk ke tanah air harus berdampak langsung pada pembukaan lapangan kerja baru serta peningkatan taraf hidup masyarakat rentan.

"Setiap rupiah investasi harus menciptakan pekerjaan, harus menghasilkan perbaikan, kualitas hidup rakyat kita terutama rakyat kita yang paling bawah," ucap Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menyoroti status Indonesia sebagai bagian dari kelompok negara anggota G20 yang dinilainya tidak selaras jika masih ada warga negara yang mengalami masalah pemenuhan kebutuhan pangan.

"Itulah orientasi pemerintah yang saya pimpin, kita tidak boleh meninggalkan mereka yang tidak berdaya, kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia, Republik Indonesia. Anggota G-20 tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar," kata Prabowo.

Selain masalah ketahanan pangan, Presiden Prabowo mengulas sektor pertanian yang masih dibebani persoalan kelangkaan pupuk, anjloknya harga gabah saat musim panen, serta hambatan aturan birokrasi.

"Bangsa yang kuat adalah negara yang mampu memberikan makan rakyatnya sendiri, ketika kami menerima mandat petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh, harga gabah yang jatuh setiap panen aturan yang berbelit-belit kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini," ujar Prabowo.

Guna mengatasi berbagai persoalan tersebut, pemerintah berkomitmen melakukan reformasi tata kelola pemerintahan agar proses pengambilan keputusan strategis tidak lagi terhambat oleh alur birokrasi.

"Walaupun, kita tidak menyalahkan siapapun kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tak boleh menghambat keputusan yang baik," imbuh Prabowo.