DPR Desak Pemerintah Segera Selesaikan Karhutla Bromo dan Daerah

Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah agar bergerak cepat menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di kawasan Bromo, Jawa Timur, serta Palangka Raya, Kalimantan Tengah pada Senin (10/8/2026).

Langkah tegas tersebut dinilai sangat mendesak demi menjamin keselamatan warga lokal sekaligus mencegah kehancuran ekosistem yang lebih parah. Kebakaran hebat di kawasan Bromo sendiri telah menghanguskan sekitar 520 hektare lahan selama satu pekan terakhir, seperti dilansir dari Detikcom.

Eskalasi kobaran api yang terus membakar vegetasi kering membuat Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memutus total seluruh akses masuk wisata dari Malang, Lumajang, Pasuruan, hingga Probolinggo.

"Penutupan kawasan merupakan langkah yang diperlukan untuk memberikan ruang maksimal bagi proses pemadaman dan mencegah munculnya risiko baru terhadap wisatawan," kata Puan, dalam keterangan tertulis, Senin (10/8/2026).

Upaya penjinakan si jago merah di lapangan mengalami kendala serius akibat medan Bromo yang sangat terjal dan sulit dijangkau oleh tim gabungan. DPR menekankan perlunya koordinasi terpadu serta pasokan logistik maupun alat pemadaman yang memadai di bawah komando tunggal.

"Serta pengawasan terhadap seluruh titik rawan agar api yang telah dikendalikan tidak kembali menyala atau menyebar ke kawasan lain," tutur Puan.

Strategi pemadaman di lapangan harus disusun berdasarkan analisis taktis pergerakan angin dan kondisi vegetasi gambut atau kering yang berisiko tinggi. DPR juga menyoroti pentingnya menjaga pemukiman sekitar dari ancaman kabut asap beracun.

"Prioritas saat ini harus jelas padamkan api secepat mungkin, cegah perluasan kerusakan, dan lindungi masyarakat sekitar dari dampak turunannya," lanjut Puan.

Pemerintah diminta memetakan titik kerusakan tanah, populasi satwa, serta zonasi rawan erosi secara terperinci. Puan menegaskan bahwa tindakan pasca-bencana tidak boleh sebatas melakukan penanaman vegetasi baru secara asal.

"Pada saat yang sama, kualitas udara dan potensi penyebaran asap ke permukiman harus terus dipantau," ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Pemulihan zona terdampak harus mengutamakan keanekaragaman hayati asli kawasan Gunung Bromo secara bertahap sesuai tingkat kerusakan lingkungan. Pendataan ini vital untuk menentukan skema rehabilitasi yang akurat.

"Kawasan yang terbakar harus dibagi berdasarkan tingkat kerusakannya dan diberikan intervensi pemulihan yang berbeda dengan mengutamakan regenerasi vegetasi asli dan pemulihan fungsi ekologis kawasan," ujar Puan.

Dampak penutupan total akses Bromo memukul mata pencaharian warga lokal, mulai dari pengemudi jip, pemilik penginapan, pemandu wisata, hingga pedagang kecil. Pemerintah diminta segera menghitung estimasi kerugian ekonomi rumah tangga warga sekitar.

"Bromo merupakan ekosistem ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada jip wisata, homestay, penginapan, perdagangan, kuliner, pemandu wisata, transportasi, hingga berbagai usaha kecil di desa-desa penyangga," terang Puan.

Bantuan finansial maupun skema kompensasi dinilai perlu segera didistribusikan jika penutupan kawasan wisata berlangsung lama. Hal ini bertujuan agar beban ekonomi masyarakat lokal tidak semakin terpuruk.

"Sehingga apabila penutupan berlangsung panjang, dukungan Pemerintah dapat diarahkan secara presisi kepada kelompok yang benar-benar kehilangan sumber pendapatan," sebutnya.

Kejadian di Bromo diharapkan dapat menjadi batu pijakan dalam menyusun protokol evaluasi bencana untuk seluruh kawasan pariwisata berbasis alam di Indonesia. Integrasi mitigasi bencana di kawasan konservasi perlu terus ditingkatkan.

"Jangan sampai masyarakat yang selama ini ikut menjaga dan menopang pariwisata Bromo justru menjadi pihak yang menanggung beban ekonomi paling besar dari bencana ini," imbuh Puan.

Sistem pencegahan bencana pada destinasi wisata alam hendaknya mencakup infrastruktur sumber air, ketersediaan personel siaga, serta batas radius aman aktivitas luar ruangan. Hal ini demi memperhitungkan aspek ekologis dan keselamatan manusia secara menyeluruh.

"Kawasan Taman Nasional seperti Bromo harus memiliki pemetaan risiko kebakaran dari segala aspek, hingga lini terkecil sekalipun karena menyangkut kelestarian banyaknya vegetasi dan bahkan kehidupan masyarakat," urainya.

Penanganan bencana karhutla memerlukan komitmen lintas sektor yang menyinergikan pemadaman api, penataan ekosistem, serta bantuan perlindungan mata pencaharian warga. Ketiga indikator tersebut wajib berjalan sejajar.

"Dan untuk penanganan kebakaran di kawasan Bromo tidak cukup hanya dengan api dipadamkan lalu destinasi wisata dibuka kembali," tukas Puan.

DPR mendesak pemerintah agar tidak gegabah membuka kembali kawasan Bromo sebelum jaminan keamanan dan keselamatan lingkungan terpenuhi secara menyeluruh.

"Negara harus memastikan tiga pemulihan berjalan bersamaan bahwa api benar-benar terkendali, ekosistem yang rusak dipulihkan, dan penghidupan masyarakat sekitar dilindungi," tambah Puan.

Ancaman bencana karhutla juga teridentifikasi di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, di mana kobaran api di lahan gambut telah mencapai luas 162,49 hektare hingga Jumat (7/8/2026). Angin kencang dan fenomena El Nino memperparah kondisi ini hingga mendekati kawasan permukiman warga.

"Ini bukan lagi persoalan lingkungan, tapi sudah menjadi ancaman terhadap keselamatan warga, aset, kesehatan, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi setempat," jelas Puan.

Kebakaran lahan gambut di Kalimantan Tengah dinilai penuh risiko karena titik api tersembunyi di bawah permukaan tanah dan ditengarai ada unsur kesengajaan. Bencana ini menuntut pola pencegahan dini ketimbang respons saat api sudah membesar.

"Kondisi tersebut memperlihatkan banwa persoalan karhutla membutuhkan pendekatan sistematis dan berkelanjutan, bukan sekadar operasi pemadaman ketika api sudah membesar," tutur Puan.

DPR mendorong pengerahan sumber daya serta pengawasan lapangan lebih awal guna mencegat munculnya titik api baru. Mitigasi bencana karhutla di daerah rawan harus diterjemahkan ke dalam tindakan nyata.

"Termasuk pemetaan potensi penjalaran api yang harus diterjemahkan menjadi tindakan konkret di lapangan. Dengan sistem seperti itu, sumber daya dapat dikerahkan lebih awal sehingga api dapat ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran besar," paparnya.

Pemerintah daerah diminta menyiagakan fasilitas medis, sarana evakuasi, serta layanan penanganan polusi udara khusus bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil.

"Pemerintah daerah harus menyiapkan layanan kesehatan dan perlindungan khusus bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan apabila kualitas udara memburuk," ucap Puan.

Perlindungan terhadap kesehatan serta ruang hidup masyarakat merupakan kewajiban utama pemerintah dalam merespons ancaman bencana asap akibat karhutla.

"Keselamatan warga tidak boleh baru menjadi perhatian ketika dampak kebakaran telah masuk ke permukiman. Karhulta dapat mengganggu aktivitas masyarakat, dan hal ini harus turut menjadi aspek yang diperhatikan dalam penanganan karhutla," tutup Puan.