Kemensos Gelar Persiapan MPLS Sekolah Rakyat di Banten

Kementerian Sosial menggelar kegiatan persiapan seremoni Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah di Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (8/8/2026), guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, dilansir dari Detikcom. Acara yang berlangsung di Gedung Politeknik Penerbangan Indonesia Curug tersebut dihadiri oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono. Para orang tua siswa memanfaatkan momen tersebut untuk membagikan kisah perjuangan ekonomi keluarga mereka di hadapan para pejabat yang hadir.

Salah satu orang tua siswa asal Jakarta Utara, Siti Yuliana, menceritakan kekhawatirannya terkait masa depan pendidikan putrinya karena kondisi keuangan keluarga yang terbatas.

"Saya ridho anak saya diasramakan dengan bimbingan guru dan wali asrama," ucap Yuliana. Melalui skema berasrama 24 jam, para siswa memperoleh layanan pendidikan gratis beserta pendampingan penuh untuk mendukung akademik dan pembentukan karakter.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa program ini dirancang khusus untuk menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. "Sekolah Rakyat adalah gagasan langsung dari Presiden Prabowo yang untuk pertama kalinya diselenggarakan sejak Indonesia merdeka, dimana Sekolah Rakyat ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang paling tidak mampu, yang selama ini belum terbawa oleh pembangunan," jelas Gus Ipul.

Inisiatif ini dirancang untuk menghapus hambatan masyarakat miskin dalam mendapatkan fasilitas pembelajaran yang berkualitas. Program tersebut menggabungkan pendidikan formal di pagi hari dengan pembinaan etika serta kebiasaan positif hingga malam hari. Hasil dari proses pembelajaran ini mulai terlihat pada perkembangan kemampuan siswa, seperti Misfan Nazriel Faturrahman asal Bekasi yang kini lancar membaca hingga dipercaya menjadi pembawa acara dua bahasa.

Pengembangan Sekolah Rakyat menerapkan sistem gotong royong, di mana pemerintah daerah menyediakan lahan dan Kementerian Pekerjaan Umum membangun fasilitas fisik menggunakan dana APBN.

Pemerintah menargetkan penyelesaian 100 titik sekolah permanen pada tahap pertama tahun ini, disusul penambahan 100 titik lagi pada Oktober 2026 dengan kapasitas hingga 2.000 siswa per sekolah. Gubernur Banten Andra Soni menyambut baik program tersebut sebagai langkah nyata dalam memutus rantai kemiskinan dan mengatasi tingginya angka putus sekolah di wilayahnya.