Kemenhut Latih SDM Tingkatkan Kemampuan Negosiasi Internasional

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui Public Diplomacy and Negotiation Training (Beginner Cohort) di Bandung pada 4-5 Agustus 2026. Langkah ini bertujuan memperkokoh posisi Indonesia dalam perdagangan hasil hutan, pengelolaan hutan global, serta pasar karbon.

Pelatihan tersebut diselenggarakan Kemenhut bersama Multistakeholder Forestry Programme Phase 5 (MFP5), dengan dukungan International Institute for Sustainable Development (IISD) dan Universitas Gadjah Mada (UGM), dilansir dari Detik Finance.

Peserta kegiatan ini berasal dari lintas kementerian, termasuk Kemenhut, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Bappenas.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik internasional dalam kegiatan diplomasi.

"Trust is the most valuable currency in diplomacy," katanya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/8/2026).

Ia menambahkan bahwa potensi kehutanan Indonesia yang amat besar perlu dikomunikasikan secara efektif agar memperoleh pengakuan serta kepercayaan mitra global.

"Indonesia memiliki hutan tropis yang luas, mangrove terluas di dunia, kekayaan biodiversitas yang luar biasa, serta berbagai praktik baik dalam pengelolaan hutan lestari. Namun seluruh capaian tersebut tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak mampu dikomunikasikan secara efektif kepada dunia. Produk yang baik harus dikenal, dipercaya, dan direkomendasikan," ujarnya.

Sejumlah agenda strategis memerlukan penguatan komunikasi dan negosiasi di tingkat internasional. Agenda tersebut mencakup perluasan pengakuan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+), penguatan International Tropical Peatland Center (ITPC), pengembangan World Mangrove Center (WMC), hingga penguatan posisi dalam High Quality Carbon Market.

Seluruh agenda ini berkaitan langsung dengan kerja sama pengelolaan gambut dan mangrove, pengembangan pasar karbon, serta perdagangan produk hasil hutan. Sebagai salah satu pemilik kawasan hutan tropis terbesar di dunia, pemerintah mendorong pengelolaan hutan yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung target lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Materi pelatihan meliputi analisis regulasi internasional perdagangan hasil hutan, penyusunan strategic messaging untuk audiens global, hingga teknik negosiasi dan pembentukan koalisi. Selain itu, digelar simulasi negosiasi lintas kementerian guna memantapkan koordinasi dalam membela kepentingan nasional di forum dunia.

Penyampaian kebijakan secara konsisten dan berbasis data dinilai Kemenhut menjadi kunci utama dalam memperkuat posisi Indonesia pada pembahasan perdagangan, pasar karbon, dan kerja sama kehutanan internasional.