Gerindra dan Mensesneg Buka Suara Soal Isu Reshuffle Kabinet

Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih pasca-17 Agustus mendapat tanggapan resmi dari pihak Istana dan partai politik penyorong. Seperti dilansir dari Detikcom pada Jumat (7/8/2026), keputusan perombakan tersebut ditegaskan sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua MPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa dirinya belum menerima informasi mengenai rencana perombakan jajaran pembantu presiden tersebut.

"Saya belum dengar. Itu urusan eksekutif sepenuhnya," kata Muzani di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Jumat (7/8/2026).

Muzani enggan memberikan spekulasi lebih jauh terkait pergeseran posisi menteri. Ia menekankan bahwa kewenangan pergantian kabinet berada mutlak di lembaga kepresidenan.

"Sepenuhnya itu urusan eksekutif. Semua keputusan reshuffle atau tidak, siapa yang di-reshuffle, semuanya itu adalah hak prerogatif presiden," ucap Muzani.

Sementara itu, pihak Istana Kepresidenan memastikan belum ada agenda resmi untuk melakukan penggantian menteri dalam waktu dekat. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah mengisi sejumlah posisi wakil menteri yang masih kosong.

"Nah, masalah reshuffle juga perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana reshuffle Kabinet Merah Putih," kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Prasetyo menambahkan, fokus penataan kabinet difokuskan pada pemenuhan kekosongan jabatan akibat situasi tertentu.

"Sekali lagi, kalaupun kemudian akan ada terjadi perubahan atau diistilahkan reshuffle, barangkali prioritasnya adalah kepada mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal saat ini jabatan-jabatan itu kosong," ujar Prasetyo.

Beberapa posisi yang teridentifikasi kosong di antaranya adalah Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Wakil Menteri Pertanian.

"Contohnya adalah Wakil Menteri Pertanian, kemudian Wakil Menteri Imipas. Jadi itu kalau mengenai masalah reshuffle," ujar Prasetyo.