Isu Reshuffle Kabinet Dan Wacana Norman Joesoef Jadi Wamenhan Mengemuka

Presiden Prabowo Subianto dikabarkan bakal melantik CEO Republikorp Norman Joesoef sebagai Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia dalam perombakan kabinet pada Agustus 2026. Penunjukan ini berpotensi mencatatkan sejarah baru karena sosok non-militer pertama yang mengisi jabatan tersebut.

Posisi Wakil Menteri Pertahanan saat ini masih diampu oleh Marsekal (Purn) Donny Ermawan Taufanto yang telah dilantik sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia. Informasi rotasi kepemimpinan di tubuh Kementerian Pertahanan tersebut dikonfirmasi oleh pihak internal pemerintah pada Kamis (6/8/2026).

"Dia bukan dari kalangan militer. Tapi Norman akan masuk jajaran kabinet saat reshuflle bulan Agustus ini," kata sumber yang mengetahui hal itu kepada Suara.com.

Pengangkatan pendiri Republikorp itu diproyeksikan untuk memperkuat struktur profesional serta mendukung penugasan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam mempercepat kemandirian industri pertahanan nasional.

"Nama Norman Joesoef memang menguat di lingkaran istana. Beliau dianggap representasi profesional yang paham betul seluk-beluk industri pertahanan dari hulu ke hilir. Pelantikannya bulan Agustus ini bersamaan dengan beberapa penyesuaian posisi lainnya," ujar sumber di lingkungan pemerintahan.

Norman tercatat mendirikan Republikorp sejak 2013 yang memproduksi kendaraan tempur, sistem persenjataan, hingga pesawat tanpa awak. Lulusan Master Universitas Pertahanan RI itu juga memegang rekam jejak kerja sama internasional dengan Baykar Makina, Roketsan, EDGE Group, serta pengadaan rudal BrahMos.

Langkah perombakan ini turut mendapat sorotan dari Parameter Politik Indonesia terkait dinamika kepuasan publik terhadap kinerja jajaran eksekutif.

"Survei opini publik tentu menjadi salah satu variabel penilaian publik terhadap kinerja pemerintah. Dan biasanya survei sifatnya situasional, fluktuatif, dinamis, dan bisa berubah dalam waktu cepat. Lalu bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi hasil survei opini publik? Pertama, jika temuan hasil survei make sense dengan data pemerintah, tentu perlu ada perbaikan kinerja," kata Adi Prayitno, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI).

Pemerintah dinilai memegang kalkulasi dan data internal yang matang dalam mengevaluasi efektivitas seluruh program yang sedang berjalan.

"Kedua, pemerintah tentu saja punya data internal yang komprehensif terkait dengan capaian kinerja mereka. Dan pemerintah pastinya sudah hitung-hitungan dan blue print soal kinerja. Jadi, sekalipun ada hasil survei di luar pemerintah tentunya bisa dipelajari sebagai bahan perbandingan," ujar Adi.

Penilaian eksternal dianggap dapat dimanfaatkan secara rasional sebagai masukan dalam meningkatkan performa birokrasi.

"Intinya, kalau hasil survei sejalan dengan upaya perbaikan pemerintah selama ini maka hasil survei perlu jadi masukan konstruktif. Namun jika hasil survei tak sesuai data pemerintah, bisa diabaikan. Dalam demokrasi survei opini publik bagian dari partisipasi politik dalam melihat kinerja pemerintahan," sambungnya.

Riset internal PPI pada Mei merekam tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo mencapai 70 persen, sedangkan kepuasan terhadap pembantu presiden berada di angka 65 persen.

"Reshuffle salah satunya untuk memulihkan kepercayaan publik. Dari data survei yang saya punya (Parameter Politik Indonesia) di bulan Mei, tapi tidak dirilis, kepercayaan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo masih cukup tinggi mencapai 70 persen. Meski harus diakui, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah secara umum (kinerja wapres, menteri, wamen, dan para pembantu presiden) di kisaran 65 persen," kata dia.

Kesenjangan angka kepuasan tersebut mengindikasikan perlunya penyesuaian di jajaran kementerian.

"Ada gap. Satu sisi publik puas dengan kinerja Presiden, sisi lainnya kepuasan terhadap pemerintahan secara umum berkurang. Itu artinya, kinerja pembantu presiden tak perform. Di situlah pentingnya reshuffle untuk naikkan kepercayaan publik," tambah Adi.

Indikator ekonomi serta kelancaran penyaluran bantuan sosial juga dipandang sebagai faktor penentu tingkat kepuasan masyarakat.

"Selama ini pemerintah tidak terlampau menjadikan hasil survei sebagai parameter kinerja mereka. Buktinya saat kepuasan publik mencapai 80 persen, tak sedikitpun pemerintah menjadikan hasil survei itu sebagai kebanggaan. Biasa saja.

Karena pemerintah punya alat ukur sendiri untuk bekerja. Apalagi saat kepuasan terhadap kinerja pemerintah turun, makin tak jadi acuan," ujar Adi.

Penanganan terhadap hasil survei publik sepenuhnya menjadi wewenang penuh pemerintah.

"Kalau pemerintah anggap hasil survei itu rasional untuk masukan, sebaiknya lakukan perbaikan. Tapi kalo hasil survei dianggap tak rasional, abaikan saja," imbuhnya.

Di sisi lain, wacana penunjukan pengusaha di tubuh kementerian pertahanan mendapat respons kritik dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi).

"Saya pikir mungkin ini lebih banyak negatifnya kalau saya lihat ya," kata Beni, Peneliti Lesperssi Beni Sukadis kepada Suara.com, Kamis (6/8/2026).

Pengalaman di sektor swasta dinilai belum memadai untuk mengelola birokrasi serta perumusan kebijakan strategis negara.

"Kalau bicara pengalaman mengelola birokrasi pertahanan ataupun menyusun kebijakan strategis di lingkungan pemerintah, saya pikir dia masih masih nol ya," ucap Beni.

Kepemilikan saham aktif di industri militer juga disorot karena berisiko memicu benturan kepentingan.

"Jika dia tetap menjadi pemegang saham di perusahaan tersebut, itu kan terjadi conflict of interest," tegas Beni.

Pemerintah disarankan memilih figur teruji yang terbebas dari kepemilikan bisnis di sektor terkait.

"Dua alasan ini menjadi argumen bahwa ya sebaiknya ditolak saja dong. Karena kan itu tadi yang saya bilang dari dua alasan tadi, kapasitas dia mengelola birokrasi masih dipertanyakan, masih 0 persen. Kedua ya soal conflict of interest," ungkap Beni.

Kondisi benturan kepentingan dikhawatirkan dapat mengganggu iklim persaingan usaha bagi penyedia jasa alutsista lainnya.

"Ini kan nggak baik bagi rekan-rekan atau kontraktor lain yang ada di Indonesia yang punya pengalaman lebih, punya pengalaman jam terbang lebih tinggi yang mungkin punya lebih baik dibanding dia di bidang ini industri pertahanan," tegas Beni.

Hingga saat ini isu perombakan kabinet dan pengangkatan pendamping Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin tersebut belum mendapatkan konfirmasi resmi dari Istana Kepresidenan.