Empat Bupati Usulkan Lahan Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen

Empat kepala daerah mengusulkan penyediaan lahan untuk mendukung pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat saat bertemu Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Kamis (6/8/2026).

Para pimpinan daerah yang hadir meliputi Bupati Agam Benni Warlis, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri, Bupati Buton Selatan Muhammad Adios, dan Bupati Buru Ikram Umasugi. Pertemuan tersebut membahas kesiapan lokasi di wilayah masing-masing untuk menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian Sosial menyambut positif langkah proaktif jajaran pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan sarana pendidikan khusus bagi masyarakat kurang mampu tersebut.

"Saya senang kalau ada pimpinan daerah yang memang berusaha ikut menyukseskan apa yang menjadi program prioritas Bapak Presiden," ujar Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.

Kemensos mencatat kapasitas Sekolah Rakyat saat ini baru menampung sekitar 43 ribu siswa, sementara terdapat sekitar 4,1 juta anak yang belum pernah bersekolah atau mengalami putus sekolah. Program ini menyasar anak dari keluarga desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Tujuannya untuk memutus transmisi kemiskinan antargenerasi lewat jalur pendidikan. Tidak boleh ada titipan [siswa]," tegas Agus Jabo Priyono.

Pemerintah menerapkan sistem sekolah berasrama (boarding school) yang menyediakan seluruh kebutuhan dasar peserta didik, mulai dari seragam, fasilitas laptop, hingga konsumsi harian.

"Jadi Pak Presiden betul-betul sedang berusaha keras supaya anak-anak ini semua bisa sekolah," ujar Agus Jabo Priyono.

Penanganan kemiskinan juga dilanjutkan melalui renovasi 10 ribu rumah orang tua murid bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta penyaluran bantuan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) senilai Rp5 juta per keluarga.

"Ini untuk orang miskin, tapi Pak Presiden menyediakan sarana dan prasarana unggulan," lanjut Agus Jabo Priyono.

Untuk merealisasikan target tersebut, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat.

“Itu hanya (bisa dicapai) dengan cara berkolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,” pungkas Agus Jabo Priyono.

Kabupaten Agam menyediakan lahan seluas 10 hektare di Padang Mardani, Jorong Manggopoh Utara, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung yang telah berkoordinasi dengan BPN.

"Ada lahan kita, 10 hektare kita usulkan untuk sekolah rakyat. Kita sudah (koordinasi) dengan BPN, sudah surati, dan tidak ada masalah lagi. Jadi makanya kami memberanikan diri datang ke sini, bahwa lahan untuk sekolah rakyat sudah tersedia," kata Benni Warlis.

Sementara itu, Pemkab Kutai Kartanegara menyerahkan sertifikat lahan seluas tujuh hektare untuk diteruskan ke Kementerian Pekerjaan Umum guna proses verifikasi.

"[Kami ke sini] menyerahkan sertifikat saja Pak Wamen. Harapannya bisa masuk ke tahap tiga," kata Aulia Rahman Basri.

Pemerintah Kabupaten Buru saat ini juga tengah memproses penyiapan lahan beserta sertifikatnya. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan mengusulkan lahan seluas 8,11 hektare.

"Masyarakat Buton Selatan Pak (Wamensos), merindukan Sekolah Rakyat itu," kata Muhammad Adios.