DPD RI Raih Opini WTP ke-20 dari BPK atas Laporan Keuangan 2025

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi opini WTP ke-20 yang diraih DPD secara berturut-turut sejak 2006, dilansir dari Detikcom.

Opini WTP diserahkan oleh Ketua BPK RI, Isma Yatun, kepada Sekretaris Jenderal DPD RI, Mohammad Iqbal, dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 di Auditorium Gedung Tower Lantai 2 Kantor BPK RI, Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Pemberian opini tersebut merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara demi memperkuat akuntabilitas dan transparansi di lingkungan kementerian dan lembaga negara.

Kehadiran Sekretaris Jenderal DPD RI pada acara ini menegaskan komitmen Sekretariat Jenderal untuk mendukung pengelolaan keuangan negara yang tertib dan akuntabel sesuai peraturan.

Hasil pemeriksaan BPK juga menjadi instrumen evaluasi konstruktif untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan efektivitas program di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Sekretaris Jenderal DPD RI, Mohammad Iqbal, menyatakan komitmen DPD untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan secara tepat waktu dan konsisten.

"Alhamdulillah, capaian Opini WTP yang ke-20 secara berturut-turut ini menjadi bukti komitmen seluruh jajaran Sekretariat Jenderal DPD RI dalam menjaga pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prestasi ini sekaligus menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasi dan pelayanan kepada DPD RI," ujar Mohammad Iqbal.

Lebih lanjut, Mohammad Iqbal menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK akan selalu digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kualitas kinerja organisasi secara berkelanjutan.

"Melalui sinergi yang erat antara BPK RI dengan seluruh kementerian dan lembaga, diharapkan pengelolaan keuangan negara semakin berkualitas, akuntabel, serta mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan terpercaya," tambahnya.