DPR Minta Sistem Keselamatan Kapal Dievaluasi Pasca Kebakaran KM Mutiara

Insiden kebakaran yang menimpa KM Mutiara Sentosa II di perairan utara Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, memicu desakan evaluasi total terhadap sistem keselamatan pelayaran nasional. Kebakaran kapal rute Surabaya-Makassar ini menewaskan lima penumpang, seperti dilansir dari Detik Finance.

Proses identifikasi para korban serta verifikasi data manifes kapal terus dilakukan oleh pihak berwenang guna memastikan seluruh penumpang terdata secara akurat. Kebakaran tersebut juga menyebabkan ratusan penumpang lainnya harus dievakuasi dari kapal.

Menanggapi musibah ini, Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko menyampaikan duka cita mendalam serta menekankan pentingnya investigasi menyeluruh atas peristiwa tersebut pada Selasa (4/7/2026).

"Saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga korban. Semoga almarhum dan almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Kepada para korban yang selamat, semoga segera pulih dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga," ujar Sudjatmiko.

Sudjatmiko menegaskan bahwa kecelakaan di sektor transportasi laut tidak boleh kembali terulang dan keselamatan para penumpang harus dijadikan prioritas paling utama.

"Kecelakaan transportasi laut tidak boleh terus berulang. Keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama. Saya meminta investigasi dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan independen agar penyebab kebakaran dapat diketahui secara objektif, sekaligus menjadi dasar evaluasi terhadap kelaikan kapal, standar operasional, prosedur keselamatan, hingga sistem pengawasan yang dilakukan regulator," kata Sudjatmiko.

Apresiasi juga diberikan kepada tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, Kementerian Perhubungan, TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga nelayan setempat atas aksi cepat mereka.

"Saya mengapresiasi dedikasi dan profesionalisme seluruh personel Basarnas, Kementerian Perhubungan, TNI, Polri, serta semua pihak yang terlibat. Respons cepat mereka menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi keselamatan masyarakat. Saya juga memberikan penghargaan atas optimalisasi berbagai sarana penyelamatan, termasuk penggunaan Rigid Inflatable Boat (RIB), kapal-kapal penyelamat, drone udara, dan peralatan pencarian lainnya yang sangat membantu mempercepat proses evakuasi maupun pencarian korban di laut," kata Sudjatmiko.

Menurutnya, sistem proteksi kebakaran di setiap kapal penumpang Indonesia harus diperkuat dengan fasilitas pemadam tetap yang andal dan teruji.

"Indonesia merupakan negara kepulauan dengan aktivitas pelayaran yang sangat tinggi. Karena itu, setiap kapal penumpang harus memiliki sistem pemadam kebakaran yang benar-benar andal, mulai dari deteksi dini, sistem sprinkler, pompa kebakaran, hingga jaringan fire main system yang mampu memanfaatkan air laut sebagai sumber pasokan air untuk pemadaman. Sistem tersebut harus diuji secara berkala agar dapat berfungsi optimal ketika keadaan darurat terjadi," ujar Sudjatmiko.

Kesiapan peralatan medis dan pemadam api portabel dinilai tidak cukup tanpa ditopang oleh simulasi darurat serta peningkatan kompetensi awak kapal secara berkala.

"Keselamatan pelayaran tidak boleh hanya bergantung pada keberanian kru saat menghadapi musibah, tetapi harus ditopang oleh sistem keselamatan yang modern, andal, serta memenuhi standar nasional maupun internasional. Pencegahan harus menjadi prioritas utama agar setiap kapal memiliki kemampuan merespons kebakaran sejak dini sebelum api membesar," tegas Sudjatmiko.

Proses investigasi yang dijalankan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bersama Kementerian Perhubungan bakal terus dikawal ketat oleh Komisi V DPR RI.

"Tragedi ini harus menjadi titik balik pembenahan keselamatan transportasi laut Indonesia. Negara harus memastikan setiap masyarakat memperoleh layanan transportasi yang aman, nyaman, dan berkeselamatan melalui pengawasan yang lebih ketat, penegakan regulasi yang konsisten, serta penguatan kapasitas lembaga penyelamatan dan seluruh sistem keselamatan pelayaran nasional," tutup Sudjatmiko.