Golkar Sepakati Usulan Mendagri Perkuat Kaderisasi Partai

Sekretaris Jenderal Partai Golkar M Sarmuji menyatakan kesepakatannya terhadap usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenai penguatan sekolah partai dan pelatihan calon kepala daerah menjelang pilkada, sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Senin (3/8/2026).

Dukungan tersebut disampaikan Sarmuji saat menghadiri acara Training of Trainers (TOT) Akademi Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, demi memastikan para calon memiliki integritas dan kapasitas profesional.

"Betul, itu yang dikatakan Mendagri itu sepenuhnya benar ya. Pertama, kita tentu kewajiban partai melakukan pendidikan politik, dan dalam konteks ini melakukan rekrutmen politik, dan karena tanggung jawab itu, orang yang direkrut adalah orang yang berintegritas, memiliki kapasitas kemampuan profesional," kata Sarmuji, Sekjen Partai Golkar.

Sarmuji menjelaskan bahwa pelatihan sejak dini sangat penting dilakukan oleh partai politik agar para kader yang menjabat sebagai pejabat publik tidak menyimpang dari aturan.

"Karena itu, partai berkewajiban untuk melakukan pelatihan sejak dini, bahkan sejak sebelum ditugaskan sebagai pejabat publik. Pada saat menjadi pejabat publik, kewajiban partai juga untuk memagari setiap anggota yang menjadi pejabat publik agar tetap dalam rel yang sebenarnya," kata Sarmuji, Sekjen Partai Golkar.

Di sisi lain, Sarmuji menyoroti tingginya biaya politik yang menjadi pemicu utama timbulnya potensi tindak pidana korupsi atau operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap para kepala daerah.

"Tetapi, ada faktor yang tidak terhindarkan, yang harus juga dievaluasi, yang selama ini dalam kesadaran kita bersama, dalam akal sehat kita bersama, sebenarnya dianggap menjadi akar persoalan. Yaitu, mahalnya proses politik seseorang untuk menjadi calon kepala daerah. Akar politik itu tentu saja harus kita selesaikan," kata Sarmuji, Sekjen Partai Golkar.

Ia pun mendorong agar pembahasan penyempurnaan undang-undang politik dan pemilukada dapat difokuskan untuk membedah akar permasalahan tersebut secara tepat.

"Oleh karena itu, dalam proses pembahasan undang-undang politik, terutama undang-undang pemilukada, akar persoalan itu harus kita tilik bersama, harus kita carikan solusi yang sebenar-benarnya. Bukan solusi yang tidak lahir dari diagnosis yang benar, tapi solusi yang memang berdasarkan diagnosis yang sudah kita pahami bersama-sama," kata Sarmuji, Sekjen Partai Golkar.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengusulkan penguatan kaderisasi dan sekolah partai, serta menyinggung mekanisme pemilihan kepala daerah di DPR.

"Wah, ini mancing-mancing ini. Itu kita serahkan kepada pembuat undang-undang ya, apakah mau mau melalui DPRD, nggak dilarang loh oleh konstitusi. Tinggal mengubah Undang-Undang Pilkada saja.

Konstitusi kita hanya mengatakan dipilih secara demokratis. Demokratis bisa langsung, bisa perwakilan," kata Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.

Tito menambahkan bahwa masukan terkait penguatan sistem pendidikan di internal partai politik perlu menjadi pertimbangan utama para pembuat undang-undang.

"Tapi serahkan kepada (pembuat UU) yang mungkin perlu dipertimbangkan pendapat saya, ini partai-partai yang betul-betul sekolah partainya diperkuat," kata Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.