Aung San Suu Kyi Temui Perwakilan ICRC di Myanmar

Pemimpin demokrasi Myanmar yang ditahan, Aung San Suu Kyi, muncul dalam pertemuan publik pertamanya sejak kudeta militer 2021 dengan menerima kunjungan perwakilan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) pada Senin (3/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Pertemuan antara peraih Nobel Perdamaian tersebut dengan pejabat asing menandai momen perdana setelah bertahun-tahun dirinya tidak terlihat dari hadapan publik akibat penahanan oleh pihak militer.

Kantor presiden Myanmar menyampaikan konfirmasi resmi mengenai agenda audiens diplomatik tersebut yang berlangsung pada pagi hari.

"Arnaud de Baecque, Perwakilan Tetap Komite Internasional Palang Merah (ICRC) untuk Myanmar, bertemu dengan Daw Aung San Suu Kyi pagi ini," kata kantor presiden Myanmar.

Selain perkembangan di Myanmar, sejumlah isu internasional turut mengemuka. Di Brasil, Presiden Luiz Inacio Lula da Silva mengumumkan keputusannya untuk kembali bertarung dalam pemilihan presiden periode keempat di usia 80 tahun.

Sementara itu, dari dinamika konflik Timur Tengah, pemerintah Israel menyampaikan keberatan terhadap kerangka kesepakatan Gaza yang baru diumumkan. Perwakilan kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa poin-poin dalam kesepakatan tersebut belum mengakomodasi posisi resmi Tel Aviv.

"Israel telah menyampaikan komentar dan kekhawatirannya tentang kerangka kerja yang diusulkan kepada rekan-rekan Amerika kami. Versi yang telah dipublikasikan tidak mencerminkan posisi Israel," kata Doron Spielman, juru bicara kantor Netanyahu.

Spielman menambahkan bahwa pihak intelijen menemukan indikasi perekrutan dan persenjataan kembali oleh kelompok Hamas sejak masa penghentian serangan udara. Di sisi lain, Hamas menegaskan bahwa skema yang disepakati sebatas pengumpulan senjata berat di bawah proses bersyarat, bukan bentuk penyerahan diri.

Kritik juga datang dari internal Israel. Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak menilai kepemimpinan Netanyahu kini mulai dikesampingkan oleh pemerintah Amerika Serikat dalam perumusan kebijakan strategis kawasan.

"Bahasa dalam kesepakatan itu sangat ambigu, namun arah umumnya jelas. Israel dan tuntutannya telah diabaikan," kata Barak.