Pramono Anung Tertibkan Pagar Tinggi Mal Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana menertibkan pemasangan pagar tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan Ibu Kota karena dinilai memunculkan kesan tidak aman, sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Sabtu (1/8).

Pramono menegaskan bahwa kondisi Jakarta saat ini tetap kondusif berdasarkan hasil koordinasinya dengan aparat penegak hukum, sehingga langkah proteksi fisik berlebihan oleh pengelola bangunan tidak diperlukan.

"Secara pribadi, sebagai Gubernur Jakarta, tentunya saya tetap berkeinginan, apa pun, Jakarta itu aman, nyaman," kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Ia mengimbau para pemilik properti dan perkantoran untuk menahan diri dari tindakan yang justru memicu persepsi publik yang buruk.

"Termasuk pemilik mal, properti, perkantoran, dan sebagainya tidak perlu kemudian harus memasang pagar yang berlebihan. Dan saya akan segera mengoordinasikan untuk menertibkan itu," ujar Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Penataan tata ruang ini digagas agar estetika dan kenyamanan Jakarta sebagai kota terbuka tetap terjaga.

"Jangan sampai kemudian ini menjadi image bahwa Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Padahal menurut saya, sebagai Gubernur Jakarta, dan saya melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan aparat penegak hukum di berbagai sektor, saya meyakini bahwa Jakarta aman-aman saja," kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Meskipun regulasi spesifik belum tersedia, Pemprov DKI mendorong kawasan perkotaan yang lebih ramah lingkungan tanpa sekat yang mendominasi.

"Untuk larangan itu, terus terang, memang tidak secara spesifik. Tetapi dengan membuat pagar yang berlebihan, itu mengganggu kenyamanan, mengganggu Jakarta yang sekarang ini menurut saya harusnya bisa lebih baik," ucap Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Konsep penataan ini secara khusus diarahkan untuk wilayah Jakarta demi menjamin keamanan warga dan kenyamanan beraktivitas.

"Bahkan saya berpikir pagarnya itu nggak perlu tinggi-tinggi. Kemudian yang penting pohonnya yang banyak, lebih hijau. Antara satu dan sebelah, bersebelahan itu juga mungkin lebih baik dibuka," kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Pramono memastikan kebijakan ini hanya berlaku untuk kawasan dalam kewenangannya.

"Kalau untuk daerah lain saya nggak mau ikut campur, tapi untuk Jakarta saya berkeinginan betul bahwa masyarakat semuanya merasa aman, nyaman," kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Polda Metro Jaya turut mengonfirmasi stabilitas situasi keamanan di wilayah Jabodetabek pada Jumat (31/7).

"Terkait tentang pagar, dalam situasi kamtibmas, sampai saat ini Polda Metro Jaya masih belum menerima surat pemberitahuan terkait tentang aksi yang ada. Tetapi tidak berhenti di situ, Polda Metro Jaya melalui direktur-direktur operasional tetap melakukan pemantauan secara dunia maya, digital," kata Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes.

Pihak kepolisian bersinergi dengan Kodam Jaya demi mengendalikan situasi lapangan secara rutin.

"Tetapi perlu kami sampaikan bahwa situasi sampai saat ini masih bisa dapat dikendalikan. Ini berkat kerja sama Polda Metro Jaya dengan Kodam Jaya. Jadi, menciptakan rasa aman itu bukan menjadi tanggung jawab satu institusi, tapi berbagai institusi, termasuk dari masyarakat," kata Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes.

Pembentukan tim preventif strike oleh Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri menjadi bagian dari langkah memitigasi potensi gangguan keamanan.

"Jadi sudah melakukan mitigasi awal, apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan, membuat situasi tidak nyaman dan aman di wilayah hukum Polda Metro Jaya termasuk wilayah-wilayah penyangga, akan dilakukan tindakan tepat, tegas, dan terukur," kata Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes.

Pengawasan juga diperketat melalui patroli rutin di area perbatasan.

"Jadi langkah-langkah mitigasi juga sudah dilakukan. Begitu juga tadi dilakukan upaya-upaya peningkatan patroli, baik itu skala kecil, sedang, maupun besar di wilayah-wilayah penyangga, misalnya wilayah Bekasi, Depok dengan Jawa Barat, wilayah Tangerang dengan wilayah Banten," kata Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes.

Tanggapan datang dari kalangan dunia usaha yang menilai kebijakan pemasangan sarana pengamanan bersifat independen.

"Jadi mungkin ada alasan-alasan lebih alasan keamanan aja gitu supaya lebih apa ya, bukannya hanya karena kebetulan saat ini gitu loh, tapi ya mungkin memang supaya mereka bisa menjaga aja dari situasi keamanan gitu. Saya juga belum tahu sih, belum bicara sama pemilik," ujar Shinta Kamdani, Ketum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Apindo memandang fenomena ini bukan persoalan menyeluruh melainkan sebatas kebijakan individual pengelola.

"Kita nggak terlalu memperhatikan secara detail. Ini juga kan nggak terjadi semua, semua mal. Ini kan cuma satu mal gitu, dan itu mungkin ada alasannya kenapa di situ dipagari.

Tapi nanti ya kami mungkin akan cek gitu. Tapi kita nggak, kita sih nggak ada kekhawatiran bahwa semua harus memagari atau dari situasi itu," kata Shinta Kamdani, Ketum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Pihaknya belum menerima laporan resmi dari para pengembang terkait adanya ancaman keamanan khusus di area komersial.

"Tapi yang pasti kan dalam situasi bisa aja ya, setiap mal itu punya ini masing-masing untuk menjaga keamanan, dia kemudian memasang itu bukannya karena hari ini kebetulan, tapi ya kapan saja itu bisa terjadi," kata Shinta Kamdani, Ketum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).