DPRD DKI Minta Pemprov Antisipasi Potensi Kekeringan Puncak Kemarau

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mengambil langkah antisipatif guna menghadapi potensi kekeringan tinggi pada puncak musim kemarau 2026 yang diproyeksikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Himbauan tersebut disampaikan Rani pada Sabtu (1/8/2026) merespons laporan BMKG terkait ancaman krisis pasokan air bersih di berbagai wilayah Indonesia, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

"Menanggapi peringatan BMKG terkait potensi kekeringan yang cukup tinggi di DKI Jakarta saat puncak musim kemarau, saya menilai Pemprov DKI harus melakukan langkah antisipatif sejak dini dan tidak menunggu sampai terjadi gangguan pasokan air bagi masyarakat," kata Rani saat dihubungi, Sabtu (1/8/2026).

Rani memaparkan tiga langkah strategis yang perlu diambil, mencakup pengawasan cadangan air baku di reservoir atau waduk, jaminan kelancaran distribusi air bagi area rawan, hingga edukasi penghematan air secara menyeluruh.

"Pertama, Pemprov perlu memastikan ketersediaan cadangan air baku dan mengoptimalkan pengelolaan waduk, embung, serta reservoir yang ada. Kedua, distribusi air bersih harus dipastikan tetap berjalan lancar, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah rawan kekurangan air. Ketiga, perlu dilakukan kampanye penghematan penggunaan air di lingkungan rumah tangga, perkantoran, maupun kawasan industri," ucap dia.

Penguatan koordinasi antar-lembaga seperti BMKG, BPBD, PAM Jaya, dan pemerintah daerah penyangga juga dinilai sangat mendesak agar penanganan krisis berlangsung efisien.

"Jakarta memang bukan daerah pertanian, tetapi kebutuhan air untuk jutaan penduduk tetap menjadi prioritas yang harus dijaga," ujar dia.

Ia mengingatkan agar momentum peringatan dari lembaga klimatologi ini dijadikan batu pijakan dalam pembenahan infrastruktur penampungan air hujan dan kawasan resapan jangka panjang.

"Peringatan BMKG ini harus menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan air Jakarta dalam jangka panjang, termasuk mempercepat pembangunan infrastruktur air, meningkatkan kapasitas penampungan air hujan, serta menjaga kawasan resapan agar risiko kekeringan dapat diminimalkan," tuturnya.

Sebelumnya, BMKG memprediksi puncak musim kemarau tahun 2026 berlangsung pada Agustus hingga September, dengan curah hujan di bawah normal diperkirakan terjadi hingga awal Oktober di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan, dan Sulawesi Selatan.

Sekretaris Utama BMKG Guswanto pada Jumat (31/7) menyoroti risiko kenaikan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan ekstrem di kawasan rawan tersebut.

"Wilayah dengan potensi kekeringan tertinggi pada puncak kemarau Agustus-September 2026 adalah sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan, serta Sulawesi bagian selatan. Daerah-daerah ini diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal hingga awal Oktober sebelum hujan mulai kembali masuk," kata Guswanto, Jumat (31/7).

Pulau Jawa menjadi area paling rentan karena padatnya populasi dan tingginya aktivitas pertanian, sementara kawasan Kalimantan bagian selatan dan tengah menghadapi ancaman lonjakan titik panas (hotspot).

"Puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Awal musim hujan mulai masuk pada Oktober di sebagian wilayah barat Indonesia dan akan meluas pada November," ujar Guswanto.