Iptu Motalip Litiloly Raih Penghargaan Hoegeng Awards 2026

Kasat Samapta Polres Nduga Iptu Motalip Litiloly meraih penghargaan Polisi Tapal Batas dan Pedalaman Hoegeng Awards 2026 atas keberhasilannya meredam konflik melalui pendekatan bermasyarakat di Nduga. Penghargaan tersebut diserahkan di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, pada Jumat (31/7/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Acara penganugerahan ini dihadiri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Chairman of CT Corp Chairul Tanjung. Pembacaan kategori penganugerahan dilakukan oleh anggota Dewan Pakar Hoegeng Awards 2026, Mas Achmad Santosa, sementara piala diserahkan langsung oleh Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.

Penerimaan penghargaan ini menjadi penutup dari rangkaian seleksi ketat yang berlangsung sejak awal tahun oleh lima anggota Dewan Pakar dari pelbagai unsur masyarakat. Pengabdian Iptu Motalip di Nduga sendiri telah dimulai sejak tahun 2012 saat ia ditugaskan sebagai Kepala Pos Pembangunan Nduga.

Pengangkatan Motalip bermula ketika situasi daerah menjadi tidak kondusif akibat kematian seorang anggota DPRD. Penunjukan dirinya sebagai Kepala Pos Polisi Pembangunan Nduga merupakan arahan langsung Kapolres Wamena atas permintaan Bupati Nduga saat itu, Yairus Gwijangge, serta tokoh masyarakat setempat.

Motalip mengungkapkan pengalamannya saat awal mendapat perintah penugasan dari pimpinan kepolisian wilayah tersebut.

"Waktu kami penugasan di Nduga itu kan dari tahun 2012, pada saat itu ada kejadian salah satu anggota DPRD Fraksi PAN meninggal 10 Juni 2012, kalau nggak salah," kata Motalip.

Motalip menjelaskan bahwa situasi awal penugasan membutuhkan penyesuaian khusus mengingat tingginya dinamika keamanan di daerah tersebut.

"Waktu itu Pak Kapolres panggil saya ke kediaman tanggal 13 hari Minggu, hari itu itu juga berangkat ke Nduga. Saya bilang 'Komandan, mohon maaf, Nduga itu beda dengan daerah lain, mohon izin kalau bisa ada perwira yang mendukung, karena saya bawa pasukan, harus ada salah satu perwira yang mendukung, pangkat saya waktu itu Brigadir junior kalau nggak salah'," jelas Motalip.

Keputusan penempatan dirinya juga didasari atas persetujuan dari pimpinan daerah serta tokoh adat setempat.

"Setelah itu Pak Kapolres bilang 'Bupati yang perintahkan kamu ke sana, termasuk kepala suku yang minta kamu harus berangkat ke Nduga'. 'Oh siap, tapi dengan catatan saya pilih orang-orangku', 'silakan'. Ya udah saya pilih orang-orangku," jelas Motalip.

Sesampainya di Distrik Kenyam bersama lima anggota lainnya, kedatangan Motalip disambut langsung oleh pimpinan adat setempat.

"Alhamdulillah sampai di Bandara ada kepala suku juga menjemput, saya kaget, (sekarang) sudah meninggal almarhum kepala suku Ruben, salah satu tokoh di kabupaten juga. Di situlah pemerintah sudah siapkan kami satu tempat yaitu rumah dinas asisten satu dan asisten dua, dijadikanlah untuk Pos Pembangunan," ucap Motalip.

Motalip kemudian melakukan pendekatan persuasif dengan keluarga almarhumah anggota DPRD yang sempat memblokir area bandara.

"Saya sampai, saya komunikasi dengan pihak almarhumah Ibu Paulina mereka punya keluarga, mereka bawa panah, apa semua, mau palang bandara. Pertama saya cerita mereka, almarhumah Ibu Paulina menjadi DPR kita sudah kenal, karena tetangga rumahnya di Wamena, akhirnya sering komunikasi," tutur Motalip.

Dari hasil dialog tersebut, pihak keluarga menyampaikan beberapa poin permohonan kepada pihak pemerintah daerah.

"Akhirnya saya bawa tiga tuntutan, yang pertama itu, almarhumah punya pekerjaan kecil pembangun selokan di bandara, pas beliau meninggal itu dihentikan, mereka minta yang pertama itu yang dilanjutkan pekerjaannya oleh keluarganya," ucap Motalip.

Beberapa permohonan lain juga disampaikan untuk menjaga stabilitas pembangunan di wilayah Kenyam.

"Yang kedua almarhumah ini kan punya suami calon bupati juga, karena dia kalah tahun 2011 itu, akhirnya pihak almarhumah itu minta kalau bisa iparnya mereka yang meninggal itu diangkat sebagai bergabung kembali dengan pemerintahan Pak Bupati. Yang ketiga, mereka minta pembangunan di Kenyam dipercepat, itu saja yang mereka minta," ucap Motalip.

Awal masa tugasnya diwarnai rasa canggung dari warga sekitar yang masih mengalami trauma masa lalu terhadap aparat penegak hukum.

"Kemudian saya tanya tokoh masyarakat, saya tanya 'Bapak ini masyarakat Nduga kenapa saya sapa mereka, mereka lihat kita jauh mereka menghindar, kalau kita lewat depan mereka, mereka nunduk, sudah lewat baru lihat kita'," kata Motalip.

Berdasarkan masukan dari tokoh masyarakat, Motalip disarankan untuk mengubah pendekatan keamanan tanpa membawa senjata saat berinteraksi.

"Bapak bilang 'Orang Nduga masih trauma dengan kejadian penyanderaan '96, mereka trauma kalau lihat aparat TNI/Polri yang berseragam dan pegang senjata, mereka trauma tidak mau lihat muka kita'. Tokoh masyarakat sampaikan ke saya 'Adik, kalau kau ketemu meereka tidak usah bawa senjata'. 'Amankah?', 'aman, lihat senjata itu mereka takut'," ucap Motalip.

Sejak mendapatkan saran tersebut, Motalip memilih mengenakan pakaian sipil dalam aktivitas kesehariannya bersama warga.

"Dari situlah saya mulai perhatikan mereka, saya jarang pakai baju dinas, kalau ada masalah baru saya pakai baju dinas, kalau saja jalan sehari-hari saya pakai baju preman sudah kalau jalan ke masyarakat," jelas Motalip.

Strategi pendekatan sosial terus dilakukan secara konsisten hingga hubungan dengan warga setempat terjalin erat.

"Dari situlah saya ke rumah-rumah mereka, bawa kopi, gula, rokok. Rokok sama-sama dengan mereka, minum kopi, temani mereka depan kios, jalan ke mana-mana," ucap Motalip.

Kedekatan tersebut membuat masyarakat sempat menggelar aksi protes saat Motalip dimutasi, hingga ia akhirnya dikembalikan bertugas di Polres Nduga dan mendapat julukan akrab 'Pak Salib' dari warga setempat.