DPR Pertanyakan Data Menkes Soal 112 Juta Warga Kekurangan Gizi

Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan memberikan penjelasan terbuka terkait klaim 112 juta warga Indonesia yang mengalami kekurangan gizi pada Kamis (30/7/2026). Angka tersebut sebelumnya diungkapkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berdasarkan data Susenas.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menyoroti validitas data tersebut karena Susenas merupakan survei sosial ekonomi rumah tangga. Menurut dilaporkan Detikcom, kalkulasi Menkes didasarkan pada empat desil terbawah sampel Susenas 2024 yang mencakup sekitar 112 juta jiwa.

Kritik mendasar disampaikan oleh perwakilan legislatif terkait instrumen pengukuran gizi masyarakat yang dinilai tidak tepat jika mengandalkan data Susenas semata.

"Kami mempertanyakan pernyataan Menteri Kesehatan yang menyebut sekitar 112 juta masyarakat Indonesia masih mengalami kekurangan gizi apabila angka tersebut didasarkan pada data Susenas. Kementerian Kesehatan perlu menjelaskan secara terbuka indikator dan metodologi yang digunakan untuk menghasilkan kesimpulan tersebut karena Susenas pada dasarnya merupakan survei sosial ekonomi rumah tangga, bukan survei yang dirancang untuk mengukur status gizi penduduk secara langsung," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris.

Ia menyoroti pentingnya indikator akurat dalam merencanakan serta mengukur keberhasilan program strategis beranggaran besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis dengan anggaran yang sangat besar. Karena itu, seluruh perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya harus didasarkan pada data dan indikator yang tepat agar manfaatnya benar-benar dapat diukur secara objektif," kata Charles Honoris.

Charles menegaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah memiliki rujukan khusus untuk menilai kondisi gizi nasional secara presisi.

"Indonesia telah memiliki instrumen yang secara khusus digunakan untuk mengukur status gizi masyarakat, yaitu Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang selama ini sudah digunakan sebagai acuan utama oleh Kemenkes," kata Charles Honoris.

Legislator PDIP tersebut juga memperingatkan agar evaluasi kebijakan perbaikan gizi nasional tidak dibangun atas dasar asumsi yang keliru.

Pernyataan ini merespons pemaparan Menkes Budi Gunadi Sadikin mengenai kondisi gizi pada empat desil populasi terbawah di Indonesia.

"Saya kasih beberapa data, 4 desil terbawah berdasarkan data Susenas 2024 sekitar 1,5 juta sampel itu kekurangan gizi. Jika, kalau satu desil itu 10%, 28 juta, 4 desil itu 100 juta masyarakat Indonesia data Susenas kita terakhir itu kekurangan gizi. Sorry, jadi 28 dikali 4, sekitar 100 juta lebih, 112 juta," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.