Pemerintah Perkuat Antisipasi Karhutla Akibat Percepatan Siklus El Nino

Pemerintah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan setelah BMKG memprediksi siklus El Nino berpotensi melanda Indonesia lebih awal pada tahun ini. Langkah strategis tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 27 Juli 2026, seperti dilansir dari Detikcom.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa perubahan iklim memicu percepatan siklus kekeringan ekstrem yang semula diproyeksikan baru terjadi pada 2027.

"Seperti kita ketahui siklus El Nino itu kan terjadi 4 tahunan. Dulu 2015, kemudian 2019, 2023 mestinya tahun depan, 2027. Tapi prediksi BMKG ini akan terjadi apa El Nino yang cepat, jadi awalnya mestinya 2027 akan terjadi tahun ini," kata Raja Juli, Menteri Kehutanan.

Percepatan fenomena iklim ini berdampak langsung pada durasi musim kemarau di berbagai wilayah Indonesia.

"Jadi kekeringannya datang lebih cepat ya, dan berakhirnya lebih lambat. Nah, itu tentu harus ada antisipasi dan terima kasih kepada Bapak Presiden yang justru apa namanya mengantisipasi ini, mengundang kami," ujar Raja Juli, Menteri Kehutanan.

Bencana karhutla dinilai membawa dampak sistemik yang luas bagi kehidupan masyarakat, mulai dari sektor kesehatan hingga roda perekonomian nasional.

"Kita tahu ya karhutla ini akibatnya dari segi kesehatan masyarakat kita kena ISPA, dari segi ekonomi bandara tutup. misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti. Jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla ini," kata Raja Juli, Menteri Kehutanan.

Meskipun ancaman meningkat, data kementerian menunjukkan tren penurunan luas area hutan yang terbakar secara berkelanjutan dari 2,6 juta hektare pada 2015 menjadi 350 ribu hektare pada tahun lalu.

"Tahun lalu juga turun ya dari 375 jadi 350-an. Jadi sebenarnya kita bisa menekan itu, cuman ini butuh koordinasi yang lebih rekat lagi, lebih ketat lagi, karena memang ini El Ninonya, climate change is real gitu ya. Jadi kita perlu bersama-sama mengantisipasi," ujar Raja Juli, Menteri Kehutanan.

Pengawasan ketat terus difokuskan pada enam provinsi rawan lahan gambut, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, di samping pemantauan wilayah baru seperti NTT dan NTB.

"Tapi ini ada tren baru ya di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, semacam di NTT, kemudian di NTB, di beberapa tempat lah. Jadi nanti kita akan bahas lebih detail," kata Raja Juli, Menteri Kehutanan.