BGN Benahi Tata Kelola Lembaga dan Kawal Program Makan Bergizi Gratis

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memfokuskan pembenahan tata kelola lembaga sebagai prioritas utama usai memimpin rapat perdana di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Langkah penataan internal ini diambil setelah BGN menghadapi sejumlah persoalan tata kelola serta masalah ketidaktransparanan.

"Yang pertama begini ya, satu, bahwa kita sadar, kita mengakui, dan kita semua juga tahu bahwa ada masalah dalam tata kelola kita. Bahwa ada penyelewengan, ada pelanggaran hukum bahkan, dan juga ada hal-hal yang lain, ketidaktransparanan yang selama ini ada," kata Sudaryono.

Sudaryono menegaskan komitmennya untuk langsung menyelesaikan berbagai masalah internal tersebut tanpa menghindari persoalan yang ada.

"Maka ini harus menjadi perhatian bagi saya, khususnya sebagai kepala baru, supaya bagaimana ini bisa kita selesaikan. Kita harus run into the problem, kita harus mau menyelesaikan persoalan, tidak boleh lari dari masalah," ujarnya.

Dalam penerapannya, pembenahan sistem dilakukan agar setiap keputusan tidak lagi bergantung pada individu tertentu, melainkan berpatokan pada aturan resmi.

"Yang tadinya gelap harus jadi terang, yang tadinya mungkin enggak transparan harus transparan. Yang tadinya mungkin manual, tergantung sama person-person, tidak boleh lagi tergantung sama person-person, harus bisa by system, trust in system," ujarnya.

Sistem kelembagaan ini nantinya diatur ketat melalui petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis yang baku.

"Kalau tadinya mungkin semua sesuai arahan si ini, sesuai arahan si itu, enggak ada. Kita sesuai dengan juklak-juknis, aturan, dan sistem yang kita bangun. Kita mengarah ke sana," tegasnya.

Proses pembenahan internal ini diakui memerlukan waktu, sehingga keterbukaan terhadap masukan dari publik dan media sangat dibutuhkan.

"Saya mohon doa, mohon dukungan. Tentu saja ini tidak bisa overnight kemudian besok beres semua. Saya bersama tim siap mendengar masukan dari mana pun, termasuk dari awak media," imbuhnya.

Di samping perbaikan internal lembaga, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan terus berjalan di tengah kritik masyarakat.

"Kalau misalnya ada yang atas nama kritik kemudian kritiknya sama dengan misalnya hentikan atau bubarkan MBG, bubarkan BGN, saya kira itu bukan kritik, bukan ranah kami untuk hentikan atau membubarkan BGN," kata Sudaryono.

Sudaryono menjelaskan bahwa MBG merupakan program prioritas yang sudah direncanakan sejak masa kampanye Presiden Prabowo Subianto.

"Makan Bergizi adalah tender politiknya Presiden Prabowo. Direncanakan jauh-jauh hari, disampaikan pada momen kampanye, dan kemudian beliau terpilih jadi Presiden," ujarnya.

Fokus utama BGN saat ini adalah memastikan penyaluran gizi yang aman untuk masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi daerah.

"Sehingga yang kami lakukan fokusnya adalah perbaikan tata kelola, menyediakan gizi yang baik dan aman bagi anak-anak kita, bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia, dan memberikan efek positif terhadap perekonomian khususnya berada di desa-desa," tuturnya.

Keberadaan program ini ditujukan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat luas di berbagai wilayah.

"Ini adalah program dari rakyat dan akan diberikan kepada rakyat. Sekali lagi, kami mendengarkan. Saya mendengarkan, kami mendengarkan," katanya.

Masyarakat juga diminta untuk aktif melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran operasional di lapangan agar bisa segera ditindaklanjuti.

"Kalau ada misalnya dapur kok enggak bener, segera laporkan. Kita langsung investigasi. Kita ingin menegakkan yang benar," ujarnya.

Guna menjaga akuntabilitas informasi, publik diimbau menyampaikan kritik berdasarkan fakta ilmiah dan data yang valid.

"Saya paham orang itu kemudian gampang sekali membuat sensasi dengan tema MBG. Tapi saya ingin diberitakan atau diposting kebenaran. Kalau ada pelanggaran, ya pelanggaran itu memang ada kebenarannya. Jangan sampai kemudian ada hoaks, ada fitnah, ada misinterpretasi," pungkasnya.