Prabowo Perintahkan Badan Gizi Nasional Validasi Penerima Makan Gratis

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Badan Gizi Nasional untuk menata ulang serta memverifikasi data penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis dalam kurun waktu satu bulan. Kebijakan ini diambil guna memastikan indikator efektivitas program tersebut dapat tercapai dengan tepat sasaran, seperti dilansir dari Detik Finance pada Jumat (17/7/2026).

Langkah evaluasi ini memprioritaskan ketepatan sasaran data penerima yang berjumlah puluhan juta jiwa sebelum menyasar target yang lebih luas. Tenggat waktu pembenahan ini dihitung sejak pelaksanaan rapat terbatas yang diselenggarakan pada Rabu (15/7/2026).

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari menyampaikan bahwa peninjauan ulang ini bertujuan memvalidasi keakuratan acuan data yang digunakan saat ini dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX di Gedung DPR, Jakarta Pusat.

"Bapak Presiden juga memberikan waktu sebulan kepada kami untuk mempertajam lagi, misalnya soal tadi penerima manfaat supaya indikator programnya tercapai. Itu kami diminta waktu sebulan untuk meneliti kembali 63 juta sekian itu secara data, benar apa enggak," ujar Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari.

Meskipun target awal program mematok angka 82,9 juta penerima, institusi tersebut kini diwajibkan oleh kepala negara untuk menyelesaikan dan mengunci validitas kelompok data pertama.

"Tapi sementara memang Bapak Presiden kemarin mengatakan sudah itu dulu, yang 63 juta itu dipastikan dulu saja. Nah, itu PR-nya kepada kami," tambah Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Trenggono mengonfirmasi batas waktu pengerjaan instruksi tersebut serta koordinasi lintas sektor yang sedang berjalan dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan demi mempercepat pembentukan tim khusus.

"hari Rabu ya, tanggal 15. Sampai bulan Agustus," ujar Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Trenggono.

Tim gabungan baru ini diharapkan mampu memangkas waktu kerja sehingga validasi dapat diselesaikan lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan oleh Presiden.

"Tapi yang jelas, sudah kami juga sudah mendapat arahan dari Pak Menko Pangan, kita juga membuat tim nanti. Kalau perlu kurang dari waktu itu kita segera bergerak cepat," tambah Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Trenggono.

Sebelumnya, dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta Pusat pada Kamis (4/6/2026), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menegaskan bahwa fokus institusinya telah bergeser dari aspek kuantitas ke pembenahan kualitas program sejak awal Juni.

"Kemarin kami bertiga dipanggil Presiden dan kami sudah menyampaikan ke beliau, tahun 2026 ini, 'mohon Bapak kami tidak mengejar kuantitas.' Kami akan perbaiki kualitas, sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta," ujar Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang.