DPR RI Dukung Pelibatan Kantin Sekolah untuk Makan Bergizi Gratis

Dewan Perwakilan Rakyat menyambut baik gagasan pelibatan kantin sekolah untuk mengelola program Makan Bergizi Gratis.

Dilansir dari Detikcom, pelibatan sekolah dinilai membuat biaya operasional program tersebut relatif menjadi lebih murah.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini mendukung rencana pelibatan sekolah dalam mengelola program strategis tersebut ke depan.

Namun, Yahya menekankan pentingnya melakukan pemetaan terhadap sekolah-sekolah yang dinilai siap dan mampu secara fasilitas.

"Saya menyambut baik gagasan atau rencana pelibatan sekolah dalam mengelola MBG ke depan. Kedua, perlu dilakukan pemetaan sekolah-sekolah yang mampu mengelola MBG. Karena tidak semua sekolah punya lahan dan ruangan yang cukup untuk membuat dapur. Bagi sekolah yang mampu dipersilahkan dan bagi yang tidak mampu jangan dipaksakan," kata Yahya kepada wartawan, Jumat (17/7/2026).

Yahya menyebut skema pembiayaan dapur mandiri di sekolah perlu dikaji, meski investasinya diperkirakan lebih murah daripada pihak luar.

"Perlu dikaji mengenai skema pembiayaan untuk dapur yang dikelola sekolah. Apakah skemanya sama dengan yang dikelola yayasan atau tidak. Karena biaya investasinya lebih murah dibanding yang dikelola yayasan," lebih lanjut.

Selain masalah biaya, partisipasi sekolah dan orang tua juga dipercaya dapat meminimalkan risiko keracunan makanan pada siswa.

"Pelibatan sekolah akan meningkat partisipasi sekolah dan orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap kualitas dan keamanan makanan sehingga kasus keracunan dapat dicegah dan dihindari. Apalagi jumlah penerima manfaatnya tidak banyak," ucap dia.

Yahya menyarankan agar pelaksanaan program ini difokuskan kepada para murid dari keluarga prasejahtera, terutama di sekolah negeri.

"Fokus lokasi sekolah hanya bagi sekolah-sekolah yang muridnya dari golongan yang tidak mampu, khususnya sekolah-sekolah negeri. Sedangkan bagi sekolah-sekolah swasta yang murid-muridnya dari golongan orang kaya tidak diperlukan. Supaya terjadi refocusing penerima manfaat," pungkasnya.

Sementara itu, Badan Gizi Nasional mengindikasikan adanya ruang untuk opsi pengelolaan selain Satuan Pelayanan Pelayanan Gizi.

Presiden Prabowo Subianto dikabarkan telah memberikan lampu hijau agar alternatif pemanfaatan kantin sekolah dikaji lebih mendalam.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan aturan pelaksanaan awal yang tertuang dalam regulasi resmi pemerintah.

"Kan kalau menurut Perpres 115, skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Baca ya Perpres 115 ya. Pak Presiden pun tadi mengatakan 'silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh'," kata Agustina menjawab pertanyaan wartawan mengenai usulan pelibatan kantin sekolah.