Pemerintah Minta Satu Bulan Rapikan Masalah Makan Bergizi Gratis

Pemerintah meminta waktu selama satu bulan untuk merapikan berbagai persoalan dan hambatan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut diputuskan setelah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama sejumlah menteri menggelar rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (15/7/2026), dilansir dari Detikcom.

Evaluasi menyeluruh dilakukan untuk memetakan kendala di lapangan, mulai dari dugaan penyalahgunaan anggaran hingga kesiapan infrastruktur pendukung program. Pemerintah berencana mengkaji seluruh temuan secara mendalam sebelum mengambil keputusan akhir.

"Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu, satu bulan. Ya, 1 bulan lagi. 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan," kata Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Setelah masa pengkajian selesai, temuan tersebut akan diserahkan kepada presiden. Hal ini dilakukan agar langkah penanganan yang diambil selanjutnya dapat berjalan lebih terarah sesuai instruksi kepala negara.

"Setelah itu, langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam 1 bulan dari hari ini. Saya kira dua itu yang penting kami putuskan pada malam hari ini," ujar Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Beberapa kendala konkret yang ditemukan di antaranya adalah belum tersedianya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah wilayah penerima manfaat. Selain itu, terdapat pula fasilitas bangunan yang sudah selesai didirikan namun belum dapat beroperasi dengan optimal.

"Banyak, ya. Yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi, tetapi belum ada apa SPPG-nya," ujar Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Pemerintah saat ini terus melakukan inventarisasi data dari berbagai daerah. Hasil pendataan ini nantinya akan dipaparkan secara langsung dalam pertemuan berikutnya dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak, banyak hal, ya. 1 bulan ini kita akan paparkan ke Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya," kata Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Selain membahas program pemenuhan gizi, rapat terbatas tersebut juga menetapkan peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Koperasi ini diproyeksikan menjadi pilar utama dalam mendistribusikan logistik serta komoditas yang mendapat subsidi dari pemerintah.

"Koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah nanti menyalurkan bantuan-bantuan, seluruh bantuan. Kemudian juga menyalurkan seluruh barang-barang subsidi," ujar Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

KDMP juga akan difungsikan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani melalui sistem pembelian hasil panen yang terstruktur. Koperasi bakal menyerap produk pertanian lokal saat harga pasar jatuh di bawah ketentuan pemerintah.

"Nomor dua, dia sebagai off-taker kalau harga seperti gabah, jagung, dan lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi dia bisa off-taker sebagai apa namanya pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah," ucap Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.